DPD Bentuk Pansus untuk Selesaikan Permasalahan di Papua

Nono menjelaskan, Pansus Papua dalam pelaksanaannya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menyelesaikan polemik-polemik di Bumi Cendrawasih.

Para pemangku kepentingan tersebut yaitu, Pimpinan Alat Kelengkapan DPD, Anggota DPD. Selain itu, akan melibatkan pakar-pakar, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama yang ada di wilayah Papua, untuk mendiskusikan permasalahan serta solusi-solusi di dalamnya.

"Kita juga akan mengundang pemerintah dan pemerintah daerah, dan kami juga berharap perguruan tinggi di Papua juga dilibatkan maupun perguruan tinggi nasional," ujar Nono.

Nono menilai semua aspek kehidupan harus dilihat demi menyelesaikan polemik di Papua. Misalnya, seperti aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, hukum, dan lainnya.

Menurut senator asal Bangkalan itu, Pansus Papua yang beranggotakan 15 orang itu akan berusaha mencari rekomendasi penyelesaian masalah-masalah di Papua. "Pansus Papua akan mencari penyelesaian masalah secara komprehensif," ujar dia.

Ketua Pansus Papua DPD Filep Wamafma mengatakan, DPD prihatin atas polemik di Papua yang tak kunjung usai. "Karena itu, Pansus Papua DPD RI diharapkan dapat segera menyelesaikan berbagai masalah di Papua, dan mampu menyongsong Papua yang lebih baik ke depannya melalui perwujudan pembangunan, sehingga tidak ada kesenjangan pembangunan lagi di Papua," ujar dia.

Filep menjelaskan, Pansus Papua juga akan menjalin komunikasi dengan Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua serta Papua Barat di bawah MPR, dalam menyelesaikan masalah Papua.

"Saya pikir kita akan sinergi dan akan mencapai tujuan kita, dan Pansus Papua berdasarkan delegasi pimpinan dan senator akan menghasilkan hal yang positif bagi bangsa," kata dia.