Jakarta, IDN Times - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Alfitra Salamm menyarankan kepada (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), agar berhati-hati dalam merekrut penyelenggara pemilu di tingkatan ad hoc, khususnya pada ajang Pilkada Serentak 2020.
"Demi meminimalkan orang-orang yang sebenarnya merupakan bagian dari tim sukses kontestan Pilkada 2020," ujar Alfitra seperti dilansir Antara, Selasa (29/10).
Alfitra mengatakan, penyelanggara pada tingkat ad hoc yang tidak berintegritas dapat menyebabkan persoalan hukum dan hasil akhir pemilu.
Dia menjelaskan, berdasarkan aduan pelanggaran kode etik yang masuk ke DKPP, sebagian besar aduan berasal dari tingkat ad hoc. "Sebagian besar penyelenggara yang diadukan yaitu yang berada di tingkat ad hoc atau di tingkat bawah kabupaten dan kota," ujar dia.
Alfitra menjelaskan, secara dilematis, perlu diakui mencari orang untuk penyelenggara pemilu di level bawah memang sulit. "Padahal integritas di tingkat bawah ini rawan sekali untuk main uang,” tutur dia.
Alfitra berharap lembaga yang menangani pemilihan umum dapat bekerja sama dengan maksimal, demi menjauhkan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum.
Selain soal perekrutan penyelenggara, Alfitra juga menyarankan terkait pembentukan sebuah lembaga khusus untuk penanganan pelanggaran pemilu agar lebih efisien.
"Lembaga yang menangani perkara pelanggaran terlalu banyak, pintunya terlalu banyak ada MK, Badan Pengawas Pemilu, polisi, PTUN, terlalu banyak,” kata dia.