Ditjen EBTKE Teken MoU Pengembangan Single Submission Fasilitas Fiskal Panas Bumi

Lebih lanjut Halim menjelaskan, ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi pengembangan integrasi sistem informasi melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dalam rangka percepatan pelayanan dalam pemberian penandasahan Rencana Impor Barang (RIB) dan penerbitan surat keputusan pembebasan Bea Masuk (BM) dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) melalui integrasi sistem yang berkesinambungan dan saling terkait antara satu proses dan yang lain.

Selain itu, monitoring dan evaluasi bersama terhadap pengembangan integrasi sistem informasi dalam rangka pemberian fasilitas fiskal atas impor barang kegiatan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.

"Nantinya para pihak akan bekerja sama dalam pengembangan integrasi sistem informasi dalam rangka percepatan pelayanan dalam pemberian fasilitas fiskal atas importasi barang kegiatan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung, percepatan pelaksanaan proses pengembangan integrasi sistem informasi melalui SINSW, dan melakukan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengembangan integrasi sistem informasi melalui SINSW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Halim.

Nota Kesepahaman Kerja Sama Pengembangan Single Submission Fasilitas Fiskal Panas Bumi sejalan dengan 3 pilar utama Single Window, yaitu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal, serta pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang.

Bersamaan dengan penandatanganan nota kesepahaman itu, dilakukan pula peluncuran dua aplikasi integrasi lintas kementerian dan lembaga, yaitu Single Submission Pelayanan Fasilitas Fiskal atas Impor Barang Operasi untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gateway Sistem Delivery Order Online dalam Sistem INSW.

Serangkaian program di atas diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kecepatan layanan, transparansi dan kepastian, efisiensi dan kemudahan, meningkatkan level kepatuhan dan simplifikasi birokrasi, serta berpengaruh terhadap peningkatan performa nasional dalam kemudahan berusaha (ease of doing business).