Dipanggil Kali Kedua oleh KPK, Apakah Sjamsul Nursalim Tetap Mangkir?

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan hingga kini institusi antirasuah masih belum diinformasikan mengenai siapa kuasa hukum yang telah ditunjuk oleh Sjamsul dan Itjih.

Sedangkan, Otto Hasibuan dan Maqdir Ismail hanya mewakili kepentingan Sjamsul melakukan gugatan perdata terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di PN Tangerang Selatan. Sjamsul mempermasalahkan hasil audit yang dilakukan BPK sehingga muncul angka kerugian keuangan negara Rp4,58 triliun.

Sementara, pada Selasa kemarin, institusi antirasuah resmi mengajukan diri sebagai pihak ketiga yang merasa terganggu kepentingannya atas gugatan itu.

"Sejak awal KPK memang memberikan dukungan kepada BPK. Ini juga menjadi pelajaran penting ke depan bahwa siapa pun pihak-pihak lain yang ingin menggugat ahli yang diajukan KPK, maka KPK akan memberikan dukungan penuh," kata Febri melalui keterangan tertulis pada Selasa kemarin.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan terbuka lebar kemungkinan kasus Sjamsul nantinya dilakukan secara in absensia. KPK, kata Alex, sudah mendengar berbagai masukan dari beberapa ahli hukum.

"Nanti kalau yang bersangkutan tidak hadir (saat dipanggil) ya dengan (menggunakan) in absentia. Kami sudah mengundang beberapa ahli untuk memberikan pendapat," kata Alex.

Selain fokus untuk memenjarakan Sjamsul dan Itjih secara fisik, penyidik institusi antirasuah juga tengah mengidentifikasi apa saja aset yang dimiliki oleh Sjamsul selama masih bermukim di Indonesia. Pada awal tahun 2001, Sjamsul dan Itjihnya telah keluar dari Indonesia. Mereka memutuskan untuk tinggal di Singapura.

Selain memanggil Sjamsul dan Itjih, penyidik juga meminta keterangan mantan Menteri Perekonomian, Rizal Ramli. Pemanggilan pada hari Jumat merupakan penjadwalan ulang lantaran ia absen dalam pemanggilan pada (11/7) lalu.

Sebelumnya, penyidik KPK juga meminta keterangan kepada mantan Menko Ekuin, Kwik Kian Gie, dan eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Glen Muhammad Surta Yusuf.

"Dalam pemanggilan itu, kami tentu merunut secara lebih detail, bagaimana, apa saja proses sampai Surat Keterangan Lunas (SKL) itu terbit," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, pada Kamis malam di gedung lembaga antirasuah.

Ia juga merujuk ke fakta persidangan dengan eks Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai terdakwa.

"Di sana jelas sekali diungkap bahwa ada sebuah surat yang dikirim ke Sjamsul Nursalim. Isinya dokumen Release and Discharge belum bisa diserahkan karena ia belum memenuhi kewajibannya," tutur mantan aktivisi antikorupsi itu.