Diduga Menerima Suap, Berapa Gaji Direktur Krakatau Steel?

Silmy menyadari tak sedikit pejabat yang masih menerima suap kendati digaji tinggi oleh negara. Namun, kata dia, tindakan (suap) tersebut bersifat individu.

"Kalau ditanya mengenai spesifik soal pendapatan, itu kembali ke individu bagaimana menjaga moral dan aturan sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan profesionalisme dalam setiap penugasan. Saya gak bisa berkomentar hal-hal yang sifatnya pribadi," kata Silmy.

Menurut Silmy, sudah banyak kasus di mana faktor gaji tak jadi satu dasar atau linear terhadap kejadian melanggar hukum. Pihak Krakatau Steel juga sangat menyayangkan kasus yang menjerat salah satu direksinya itu.

"Segenap Manajemen PT Krakatau Steel (Persero) Tbk merasakan keprihatinan yang mendalam atas kasus ini. Saat ini Krakatau Steel tengah gencar melakukan pembenahan internal dan perbaikan kinerja Perseroan dengan mengedepankan profesionalisme dan good corporate governance di segala bidang serta praktik manajemen yang bebas dari segala konflik kepentingan," ujarnya.

Kompensasi bagi manajemen BUMN di jajaran direksi maupun komisaris telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Khusus untuk Krakatau Steel, Menteri BUMN memberikan persetujuan atas besaran gaji atau honorarium serta tunjangan bagi direksi dan komisaris perseroan. Persetujuan itu disampaikan melalui Surat No. SR-69/D3.MBU/06/2017 tanggal 22 Juni 2017.

Berdasarkan laporan tahunan Laporan Keuangan Krakatau Steel (KRAS) untuk kinerja 2017 yang disampaikan pada 2018, total gaji untuk seluruh direksi dalam setahun adalah Rp 11,4 miliar. Selain itu, direksi juga mendapatkan tunjangan Rp 2,4 miliar dan asuransi purna jabatan Rp 2,5 miliar. Dengan demikian, total remunerasi untuk seluruh direksi BUMN produsen besi baja itu dalam setahun mencapai Rp 16,3 miliar.

Jumlah direksi di manajemen KRAS sebanyak 6 orang. Dengan demikian, rata-rata penghasilan yang diterima setiap anggota direksi KRAS sebesar Rp 2,7 miliar per tahun atau Rp 226,4 juta per bulan. Selain itu, Direksi Krakatau Steel juga mendapat fasilitas kendaraan, kesehatan, serta bantuan hukum.

Kementerian BUMN mengambil langkah tegas dengan meminta kepada PT Krakatau Steel untuk memberhentikan Direktur Teknologi dan Produksi, Wisnu Kuncoro dari posisinya. Kebijakan itu ditempuh usai Wisnu ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan pada Jumat (22/3) di sebuah pusat perbelanjaan di area Bintaro, Tangerang. 

"Siapa pun yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka akan langsung diberhentikan," ujar Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno melalui pesan pendek kepada IDN Times pada Sabtu (23/3).