Dapat Anggaran Rp5,6 T, Menkominfo Diperintah Jokowi Jaga Data Warga

06 Nov 2019, 17:47 WIB

IDN Times / Irfan Fathurohman

Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengaku, ada tiga tugas prioritas Kemenkominfo dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo sebelum dirinya dilantik menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju.

“Yang menjadi tekanan itu adalah untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh ya di bidang informatika terkait dengan cyber security (keamanan siber) dan cyber crime (kejahatan siber). Nah, di komposisi atau lingkungan masyarakat demokratis seperti Indonesia ini, tentu kita harus memastikan negara itu hadir untuk menjaga civil rights,” kata dia di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa (5/11).

Johnny akan terus membangun infrastruktur untuk melengkapi dan keterhubungan infrastruktur digital. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu mengendalikan cyber crime.

“Nah Kominfo itu mempunyai unit yang melakukan cyber patrol. Dilakukan 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Nah, kita harapkan bahwa dengan adanya cyber patrol ini kita pastikan civil rights itu terlindungi,” ujar politikus Partai Nasdem itu.

1. Presiden mengingatkan soal kedaulatan data pribadi

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Kedua, kata Johnny, Jokowi menekankan Kemenkominfo fokus pada kedaulatan data. Karena saat ini begitu banyak data pribadi warga negara yang tersebar. Kemenkominfo akan mengompilasikan dalam satu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

“RUU PDP yang nanti kalau itu bisa dilakukan, tentu itu perlu menempatkannya di dalam prolegnas prioritas DPR, dan prolegnas prioritas 2020 dan prolegnas 2020-2024,” ucap dia.

Berkaca pada PDP negara eropa yang mempunyai undang-undang yang berhubungan dengan data pribadi, Menkominfo menargetkan Kemenkominfo mampu melakukan hal yang sama, untuk melindungi data pribadi warga.

“Kita pun tentu dituntut untuk bisa menghasilkan undang-undang itu,” ucap Johnny.

2. Menkominfo akan kebut RUU PDP

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Untuk mengebut pembahasan RUU PDP, Johnny menargetkan pembahasan bersama DPR mulai Januari 2020 dan disahkan pada Oktober 2020.

"Ditargetkan Desember tahun ini draf RUU tersebut akan dikirimkan ke DPR, agar bisa dibahas bersama DPR, dan dari Januari hingga Juli 2020 diharapkan dapat disahkan jadi undang-udang pada Oktober," kata dia.

3. Presiden juga memerintahkan Menkominfo membuka peluang untuk pertumbuhan startup

(Ilustrasi) IDNTimes/Holy Kartika

Terakhir, Presiden memerintahkan Menkominfo supaya industri teknologi informasi berkembang baik. Johnny mengatakan Kemenkominfo akan membuka ruang agar startup di Indonesia tumbuh pesat.

“Melalui gerakan 1000 startup ya, kita ingin mempunyai unicorn-unicorn yang baru, pengin meningkatkan status unicorn menjadi decacorn. Yang intinya mendekatkan jarak antara masyarakat ya, khususnya masyarakat-masyarakat di sektor pertanian, peternakan, nelayan di daerah terluar, tertinggal, termiskin, dengan market place,” ujar dia.

4. Menkominfo mengantungi anggaran Rp5,6 triliun

IDN Times/Irfan Fathurohman

Di dalam rapat perdananya di DPR itu, Johnny mengatakan, Kemenkominfo akan mengantungi alokasi anggaran Rp5,6 triliun pada 2020. Anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk menciptakan talenta-talenta di sektor digital.

"Tahun 2020 Kominfo mendapat alokasi sebesar Rp5,61 triliun," ucap Menkominfo.