Gara-gara Isu HTI, Pemerintah Bekukan Dana untuk Pramuka
Pemerintah benar-benar tidak menolerir adanya ormas atau gerakan tertentu yang dianggap anti Pancasila. Hal inilah yang kemudian membuat Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi memutuskan akan membekukan segala bentuk bantuan dana kepada organisasi kepemudaan, termasuk salah satunya adalah Pramuka.
Sebabnya, Ketua Kwartir Nasional Pramuka, Adhyaksa Dhault disebut pernah menghadiri acara Hizbut Tahrir Indonesia. Saat ini, Imam mengaku masih menunggu konfirmasi dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Kepada Liputan6.com, Imam mengatakan bahwa status bantuan untuk Pramuka “pending” sampai Adhyaksa mengeluarkan pernyataan resmi mengenai isu tersebut. Sebelum HTI dibubarkan, Adhyaksa sebenarnya sudah pernah melakukan konferensi pers pada bulan Mei 2017 lalu. Saat itu, dia menyebut bahwa tudingan anti Pancasila kepadanya hanya fitnah belaka.
Meski dibekukan, Menpora yakin program Pramuka tetap berjalan.
Lalu bagaimana nasib kegiatan Pramuka apabila pemerintah membekukan bantuan tersebut? Imam meyakini bahwa Pramuka tetap bisa berjalan meski bantuan dibekukan sementara. Dia menyebut pengurus Pramuka bisa mencari sumber dana lain. Imam mencontohkan aset berupa bumi perkemahan di Cibubur yang luasnya mencapai ratusan hektar. Menurut Imam, tujuan pembekuan ini bukan untuk mematikan gerakan Pramuka. Sebaliknya, kata dia, hal ini untuk memastikan agar Pramuka terbebas dari unsur anti Pancasila.
Imam juga memperingatkan organisasi lain.
Meski melakukan pemblokiran terhadap dana Pramuka, Imam meyakini Pramuka tidak akan bertindak menyimpang dari Pancasila. Selain Pramuka, Imam mengatakan ada beberapa organisasi kepemudaan dan masyarakat lain di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Setiap tahun, mereka menerima bantuan sekitar Rp 1 miliar. Mengingat nominalnya tidak sedikit, dia mewanti-wanti mereka agar jangan pernah menyimpang dari Pancasila.
