Jakarta, IDN Times - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) memberikan perspektif positif terkait penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) langsung, yang selama ini digelar di daerah.
Peneliti CSIS Arya Fernandes mengatakan, dampak positif penyelenggaraan Pilkada langsung antara lain, lahirnya sejumlah pemimpin daerah di tingkat nasional. Seperti Joko "Jokowi" Widodo yang kini menjadi orang nomor satu di Indonesia.
Karena itu, Arya menyayangkan muncul wacana ingin mengembalikan Pilkada dipilih anggota DPRD.
“Sebenarnya sudah ada beberapa pencapaian positif dalam proses-proses Pilkada. Pertama adalah munculnya inovator-inovator politik lokal, misalnya Pak Jokowi, Ridwan Kamil, ada Bu Risma,” kata Arya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12).
Pilkada langsung, kata Arya, juga mendapat sambutan baik dari masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan tingginya antusiasme masyarakat terlibat aktif dalam proses pemilihan langsung kepala daerah tersebut.
“Partisipasi di (Pilkada) 2018 itu sebesar 73 persen. Nah, partisipasi itu lebih tinggi dari pada Pilpres 2009 dan Pilpres 2014,” ujar dia.
Arya menilai, jika Pilkada langsung dibubarkan bukan tidak mungkin regenerasi pemimpin, yang saat ini telah berjalan baik akan hilang begitu saja.
“Nah, kalau kita hilangkan Pilkada tentu sumber rekrutmen daerah menjadi hilang, karena selama ini kalau kita lihat sumber rekrutmen di tingkat provinsi, juga berasal dari kabupaten atau kota. Mereka sebelumnya juga mencari atau pernah menjadi bupati atau wali kota seperti Ridwan Kamil, ada Nurdin Abdullah,” kata dia.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung harus dievaluasi. Menurut dia, pilkada langsung tak hanya menyedot banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tapi juga menguras kocek calon kepala daerah.
Setidaknya, seorang calon bupati bisa menghabiskan dana Rp30 miliar sebagai modal mencalonkan diri pada pilkada. Apalagi, calon wali kota dan gubernur, sudah tentu lebih tinggi lagi.
Biaya tersebut, kata Tito, jelas sangat mahal. Apalagi jika dibandingkan dengan pendapatan kepala daerah berupa gaji dan tunjangan, yang hanya sampai pada Rp12 miliar. Dengan demikian, kepala daerah akan tekor alias merugi, dan cenderung korup.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb