Cek Layanan BPJS, Jokowi Sidak ke RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengunjungi instalasi rawat jalan RSUD dan bertanya langsung kepada sejumlah pasien yang ada di lokasi. Mantan Wali Kota Solo itu ingin mencari tahu tentang pemanfaatan dan pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima oleh para pasien.

"Saya hanya ingin memastikan apakah yang namanya Kartu BPJS itu betul-betul sudah dipegang oleh rakyat, oleh pasien, yang ada di rumah sakit. Saya cek tadi hampir 90 persen lebih memakai BPJS," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan, proporsi peserta BPJS Kesehatan yang ia temui di rumah sakit justru lebih banyak didominasi oleh peserta program di luar pembiayaan negara atau daerah. Artinya, mereka membayar iuran secara mandiri.

Oleh karena itu, Jokowi hendak mengecek kembali peserta BPJS Kesehatan yang biayanya ditanggung negara. Karena menurutnya, lebih dari 133 juta peserta BPJS Kesehatan atau kurang lebih 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708 (per 31 Oktober 2019), ditanggung oleh negara.

"Ini yang mau saya lihat. Karena yang PBI (Penerima Bantuan Iuran) itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari Pemda itu 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu," tutur dia.

Dengan proporsi itu, kata Jokowi, harusnya defisit BPJS Kesehatan yang saat ini terjadi dapat diatasi dengan mengintensifkan atau memperbaiki sistem penagihan iuran peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung secara mandiri oleh peserta.

"Kita ini kan sudah bayari yang 96 juta (peserta), dibayar oleh APBN. Tetapi di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada gak bayar. Artinya di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan," ucap ayah tiga anak itu.

Dalam sidak yang dilakukan Jokowi, turut juga mendampingi antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.