Palembang, IDN Times - Kebijakan bagasi pesawat terbang berbayar tak hanya memberatkan penumpang pesawat namun juga merugikan para pengusaha makanan tradisional khas Palembang, pempek.
Meruginya ratusan pengusaha pempek di Palembang ini disampaikan Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Provinsi Sumsel, Prof Eduar Juliartha saat menerima kunjungan jurnalis dan Humas Protokol, Pemkab Bantul, DI Yogyakarta di gedung Pemprov Sumatera Selatan, Rabu (13/2).
Eduar menyatakan kenaikan biaya bagasi pesawat terbang ini bahkan bisa menurunkan jumlah kiriman pempek, baik yang untuk pasar domestik maupun luar negeri.
"Dalam sehari ada penurunan pengiriman pempek hingga 6 ton perharinya," kata Eduar.
Menurutnya, pempek Palembang banyak dikirim ke berbagai kota besar di Indonesia bahkan diekspor ke sejumlah negara di ASEAN dan Asia.
"Dengan kenaikan harga bagasi pesawat tentunya harga pempek sampai kota tujuan melambung tinggi sehingga konsumen enggan membeli. Apalagi yang dikirim ke luar negeri," tuturnya.
Pempek Palembang, panganan hasil olahan ikan dan tepung yang disajikan dengan cuka, bukanlah jenis makanan awet yang bisa bertahan lama. Sehingga, opsi untuk mengirim makanan ini via jalur darat dan laut akan berpengaruh buruk pada kualitas produk.
"Ya, belum sampai tujuan pempek sudah basi," katanya.
Wisatawan yang datang ke Palembang juga akan berpikir dua kali untuk membawa oleh-oleh pempek dalam jumlah banyak karena terkena biaya bagasi pesawat terbang.
"Jadi ini sangat dilematis bagi kita dan sampai saat ini kita belum punya solusi karena kebijakan yang membuat bukan Pemprov Sumsel. Namun kita berharap kebijakan itu dibatalkan saja," harapnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sudah membuka peluang untuk membatalkan pengenaan tarif bagasi berbayar oleh sejumlah maskapai berbiaya rendah atau Low Cost Carrier (LCC). Tujuannya, agar tidak membebani penumpang.
“Alternatifnya macam-macam, mulai dari membatalkan kebijakan tersebut sampai memberikan diskon,” kata Budi di Jakarta, pada Rabu (30/1).
Oleh karena itu, pihaknya selaku regulator akan mencari solusi terbaik untuk permasalahan ini. “Intinya, by law, sesuai dengan aturan undang-undang, tapi kita akan meregulasi agar masyarakat itu tidak tiba-tiba (merasa) menjadi berat,” tuturnya lagi.