Anggaran Bansos Naik, Mensos: Perlu Data Kredibel agar Tak Menyimpang

Agus menyatakan, data yang diperbarui dengan baik akan membuat data itu kredibel. Hal itu akan memperkecil peluang terjadinya penyimpangan.

“Karena sejak awal memang sudah baik. Apalagi sekarang (indeks bantuan) PKH sudah nonflat sehingga tidak bisa dibikin-bikin. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada bapak kepala desa, bapak camat, dan bapak Bupati Bandung yang telah bekerja sama dengan baik,” kata Agus.

Agus melanjutkan, saat ini Kementerian Sosial sedang mempersiapkan konsep bantuan sembako murah. Dia berharap pada tahun 2020 bisa menaikkan bantuan sembako murah di atas Rp110.000 untuk mengurangi beban belanja ibu-ibu.

Meski demikian, kebijakan kenaikan anggaran harus mendapat persetujuan DPR RI.

“Bantuan yang kami salurkan kepada ibu-ibu harus dapat persetujuan DPR, dalam hal ini Kang Acep (Ace Hasan Syadzily) salah satu pimpinan Komisi VIII. Kalau ada kerja sama yang baik dengan DPR, program-program bantuan sosial juga akan berjalan baik,” kata Agus.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan, penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) telah disesuaikan dengan arahan presiden yang semula setiap Februari menjadi Januari. Dengan demikian, tahap kedua akan disalurkan pada bulan April. Harry juga melaporkan realisasi penyaluran bansos PKH yang sudah mencapai 99, 99 persen.

“Kami juga laporkan dampak PKH terhadap peningkatan pendapatan perkapita sampai 10
persen, meningkatkan konsumsi makan berprotein sampai dengan 8 persen, mengurangi stunting sampai 27 persen, dan meningkatkan partisipasi sekolah sampai dengan 98 persen,” kata Harry.

Terkait keluarga penerima manfaat (KPM) PKH graduasi, menurut Harry, sudah mecapai 6,2 persen atau 621.788 KPM. Dia berharap, akhir 2019 KPM graduasi bisa mencapai 8 persen. Sementara, realisasi penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) mencapai 81,23 persen untuk tahap pertama dan 70 persen untuk tahap kedua.

"Tingkat kepuasan penerima mencapai 95 persen dari sisi kualitas layanan, ketepatan penyaluran dan ketepatan jumlah,” katanya.

Harry mengatakan, jumlah bantuan sosial untuk Jawa Barat tidak kurang dari Rp2,1 triliun. Jawa Barat termasuk tiga besar dari nilai bantuan dari seluruh wilayah di Indonesia. Adapun untuk Kabupaten Bandung baik PKH dan BPNT sebesar Rp133,1 miliar.