Jakarta, IDN Times - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengakui lembaganya belum menggeledah kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Namun, ia berjanji akan segera melakukan penggeledahan.
"Belum, kan bertahap. Tempat yang kami geledah sudah diidentifikasi dan kami geledah secara bertahap," ujar dia melalui sambungan telepon dalam acara Indonesia Lawyers Club, Selasa (14/1) malam.
Ghufron menjelaskan, KPK berhak menggeledah dan memeriksa dalam waktu 24 jam tanpa surat izin dari Dewan Pengawas. Namun, bila sudah lewat dari batas tersebut, KPK harus menggunakan izin.
Menurut dia, KPK sudah meminta izin kepada Dewan Pengawas pada Jumat (10/2) sore. "Malam sesudah kami memohon sudah ada izinnya," kata Gufron.
Pimpinan KPK termuda itu membantah lembaga antirasuah belum melakukan penggeledahan terkait kasus yang menyeret eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan tersebut.
Ghufron beralasan, KPK kekurangan tenaga sehingga belum menyelesaikan seluruh penggeledahan ini. "Kami sudah menggeledah di KPU dan beberapa barang yang disita sudah dibawa ke KPK," kata dia.
Dalam acara tersebut, pembawa acara ILC Karni Ilyas berpendapat bahwa penundaan penggeledahan ini merupakan yang pertama dalam sejarah dan KPK disebut tak bertaji.
Ghufron pun tak sependapat dengan Karni. Menurut dia, KPK masih tetap konsisten memberantas korupsi dan tak takut pada partai politik mana pun, termasuk PDIP.
"Di hadapan kami semua sama. Pada semua parpol kami semua tak segan menghadapi mereka," kata dia.