Ada yang Hilang dari Pidato Jokowi saat Dilantik
Jakarta, IDN Times - Lima hari lalu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Jokowi menjalani momentum pelantikan untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya dilantik pada 2014. Di depan jutaan mata, Jokowi membacakan pidato kenegaraan pertamanya di periode kedua ia memimpin republik ini.
Namun, ada yg hilang dari pidato pelantikan yang kedua tersebut. Sejumlah pihak menyesalkan hal itu. Apakah yang hilang dari pidato Jokowi saat pelantikan?
1. Perbandingan dengan pidato 16 Agustus lalu, menjelang HUT RI
Pada pidato tersebut Jokowi tidak menyinggung isu perihal lingkungan hidup dan HAM manusia. Menanggapi hal tersebut Manajer Kampanye Keadilan Iklim WALHI Yuyun Harmono menyesalkan hal tersebut.
"Padahal kan di pidato kenegaraan dia yang 16 Agustus kemarin cukup banyak juga diulas, soal misalnya krisis iklim, itu sempat disebut-sebut gitu kan, jadi menurut kami sudah agak mending pidato 16 Agustus kemarin," ujar Yuyun saat di Kantor WALHI, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (21/10).
2. Soal kebakaran hutan dan lahan
Yuyun menyebut isu lingkungan hidup dan HAM adalah pekerjaan rumah yang belum tuntas di periode pertama Jokowi. Satu contohnya, kasus kebakaran hutan dan lahan. Dia menyinggung data terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa ada lebih dari 800 ribu hektar hutan Indonesia yang terbakar.
"Artinya jika dibandingkan dengan data akhir Agustus kemarin dalam satu bulan saja itu sudah lebih dari 500 ribu hektar hutan dan lahan kita terbakar. Itu dalam satu bulan saja lho belum nanti ditambah dengan data-data dari bulan Oktober kemarin," tuturnya.
3. Khawatir Jokowi mengulang kesalahan periode awal jadi presiden
Yuyun juga khawatir Jokowi malah mengulang kesalahan di periode pertama pemerintahannya. Kasus kebakaran hutan di awal pemerintahannya yakni sekitar 2014-2015 telah menyebabkan asap pekat yang turut dirasakan hingga Malaysia dan Singapura.
"Dan menurut saya itu PR yang belum terselesaikan sampai sekarang," tegasnya.
4. Terkait isu perhutanan sosial
Lebih lanjut, Yuyun juga mengatakan konflik terkait agraria dan perebutan sumber daya alam antara masyarakat dan pemerintah ataupun perusahaan masih belum terselesaikan. Reforma agraria menurutnya belum maksimal digedor oleh pemerintah.
Begitu pula dengan program perhutanan sosial. Dia menyebut, dari target 12,7 juta hektar yang dicanangkan pemerintah, realisasinya baru baru mencapai 3 juta hektar.
"Harusnya itu menjadi prioritas di periode kedua, bukan kemudian dia ditinggalkan, kemudian bicara soal peningkatan SDM sumber daya manusia," tegas Yuyun.
5. Mendapatkan lingkungan hidup yang baik termasuk hak asasi manusia
Yuyun berpendapat bahwa peningkatan SDM yang unggul harus juga didukung dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dia menilai, kesehatan lingkungan hidup adalah bagian dari hak asasi manusia. Hal semacam itulah yang belum ia lihat dari pidato pelantikan Jokowi pada Minggu (21/10).
.png)