4 Jurus Jokowi Mencapai Program Cipta Lapangan Kerja

Instruksi pertama Jokowi berkaitan dengan perbaikan ekosistem regulasi yang mendukung cipta lapangan kerja. Presiden memerintahkan kepada seluruh menterinya untuk mengidentifikasi regulasi yang menghambat. Apabila benar ada regulasi yang menghambat, maka harus segera dipangkas.

"Jika menghambat segera dipangkas, atau diusulkan untuk dipangkas pada presiden, dan khusus yang berkaitan dengan mandat dalam undang-undang, kita kumpulkan dan kita lakukan yang namanya omnibus law dan dibahas bersama DPR," ujar dia.

Jokowi mengatakan, jika ada menteri yang ingin mengeluarkan Permen, maka harus mencabut Permen lainnya, seperti di Amerika Serikat (AS), para menteri melakukan hal itu.

"Di sini juga harusnya bisa kita lakukan. Menteri kalau mau terbitin satu Permen harus cabut 40 Permen. Karena Permen kita di sini terlalu banyak, banyak sekali. Jadi tolong nanti mulai dikaji lagi, keluar satu Permen potong beberapa Permen," kata dia.

Jokowi juga mengingatkan untuk mengubah reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga. Dia meminta agar cara kerja manual atau analog diubah menjadi digital.

Selain itu, Jokowi menyinggung kembali tentang pemangkasan eselon III dan IV. Menurut dia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sudah menyiapkan pemangkasan tersebut.

"Pertama mungkin eselon IV terlebih dahulu di setiap kementerian, walau harus dilihat secara cermat kajiannya, dan tidak kalah pentingnya mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil," ucap dia.

"Jangan sampai kita masih bertele-tele di prosedur, tapi goals-nya, hasilnya, justru tidak dilihat. Sekali lagi mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil," kata Jokowi, melanjutkan.

Lebih lanjut, Jokowi memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menata kembali tata hubungan pemerintah pusat dan daerah. Ia menginstruksikan Tito agar lebih cermat, supaya semua seirama untuk menciptakan lapangan kerja.

"Para gubernur, bupati, wali kota,  DPRD, semua harus paham dan harus satu baris tentang urgensinya cipta lapangan kerja. Oleh sebab itu, reformasi di tingkat pusat harus bergulir ke provinsi, kabupaten dan kota, baik dari sisi regulasi maupun kewenangan daerah dan juga sistem pelayanan birokrasi di daerah," kata mantan Wali Kota Solo itu.

Terakhir, Jokowi memerintahkan para menteri mereformasi sumber daya manusia (SDM) secara besar-besaran. Karena itu akan menjadi kunci Indonesia untuk lompatan ke arah pembangunan yang lebih baik.

"Pembenahan pendidikan vokasi, SMK, politeknik harus tereksekusi di lapangan, kartu pra kerja, sistem manajemen, semua harus disiapkan. Sehingga pada saat Januari dikeluarkan betul-betul sistem yang terintegrasi dan berbasis digital," kata Presiden.

"Mudah dikontrol dan mudah dimonitor, pelatihan vokasi tidak hanya dilakukan oleh BLK (Balai Latihan Kerja). Berkali-kali saya sampaikan tolong swasta dilibatkan, kompas dan lain-lainnya, juga melibatkan BUMN dan lembaga kursus lainnya," ujar Jokowi, menambahkan.