4 Alasan BKKBN Siap Jadi Lembaga Pertama yang Pindah ke Ibu Kota Baru

Menurut Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo, SpOG (K), BKKBN akan lebih mudah pindah ke ibu kota baru karena perangkat lembaga ini lebih banyak di daerah, yakni adanya 18.000-an orang di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia dan penyuluh Keluarga Berencana di seluruh kecamatan. Untuk diketahui, perangkat BKKBN hanya ada sekitar 600 orang di pusat.

"Kalau menginisasi sesuatu yang sulit harus dimulai dari yang mudah. Lembaga yang bukan kementerian seperti BKKBN ini akan lebih mudah pindah dibanding kementerian yang lebih besar, yang tentunya lebih complicated,"  tutur dr Hasto.

BKKBN pun dapat menjadi role model dan pembelajaran bagi kementerian dan lembaga lain jika dapat pindah lebih dahulu ke ibu kota baru.

“Kalau kita bisa pindah terlebih dahulu, bisa menjadi bahan pembelajaran jika nanti kalau ditemui kesulitan. Terkait dengan sosialisasi kepada pegawai BKKBN, saya akan sampaikan secara bertahap karena perpindahan ibu kota kan tidak serta-merta, masih memerlukan proses yang panjang,” tutur Hasto. 

Hasto mengatakan, pemindahan ibu kota juga membantu program kependudukan agar kesenjangan bonus demografi antarprovinsi di Indonesia bagian timur dan barat tidak terjadi. Selain itu, ibu kota baru, Hasto menambahkan, dapat dimanfaatkan untuk migrasi dan transmigrasi agar terjadi kompleksitas yang baru. 

"Bonus demografi yang diraih tiap daerah di Indonesia berbeda-beda, terjadi tidak merata. Di Indonesia bagian timur, bonus demografi ada yang baru memulai bahkan ada yang belum memulai sehingga saat memetik bonus demografi masih jauh. Sementara provinsi di Jawa misalnya seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, bonus demografi seolah-olah sudah mau menutup atau selesai,” jelas Hasto, Rabu (28/08).

Sejak program Keluarga Berencana dicanangkan BKKBN pada 1971 hingga sekarang, Indonesia berhasil mencapai angka Total Fertility Rate (TFR) tahun 2018 hingga 2,38 dari 5,6 pada 1971. Hal tersebut menjadikan Indonesia mendapatkan bonus demografi. TFR ialah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya.

Bonus demografi ialah suatu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di suatu wilayah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Kondisi itu dapat dilihat melalui angka ketergantungan yang dihitung dari pembagian antara jumlah penduduk nonproduktif dan penduduk produktif. Bila 100 orang usia angkatan kerja hanya menanggung kurang dari 50 orang yang tidak bekerja, yaitu anak-anak dan lanjut usia, maka dimulailah periode bonus demografi tersebut.

Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo, SpOG (K) menyampaikan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di beberapa negara umumnya tergantung pada kesempatan bonus demografinya.

"Seandainya kita geser ke Kalimantan Timur, maka pola migrasi penduduk berubah. Kalau berubah, pemerataan bonus demografinya akan lebih cepat sehingga kesejahteraan akan lebih cepat, dari sisi kajian kependudukan seperti itu,” kata dr Hasto.

Setelah bonus demografi tercapai, selanjutnya akan terjadi jendela peluang (window of opportunity) atau kondisi ketika angka ketergantungan berada pada tingkat terendah, yakni rasio ketergantungan 44 per 100 pekerja. Hal itu diperkirakan akan terjadi selama 10 tahun dari 2020 sampai 2030. 

Penurunan rasio tersebut disebabkan  menurunnya jumlah anak yang dimiliki  keluarga di Indonesia. Hal itu membuat beban yang ditanggung penduduk usia produktif makin sedikit. Sebuah kondisi struktur umur penduduk yang nyaman dan ideal untuk melaksanakan pembangunan, berinvestasi dalam peningkatan kualitas anak, serta persiapan untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup lanjut usia di masa depan.

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, SpOG (K) menjelaskan, persiapan khusus BKKBN untuk menjadi lembaga yang pertama pindah ke ibu kota baru tentunya dari segi infrastruktur. Hal itu pun perlu persetujuan Presiden dan DPR RI, seperti menyiapkan DED (Detail Engineering Design) mengenai infrastruktur dan di daerah mana tempatnya nanti. 

"Kalau masalah yang sifatnya suprastruktur dalam arti regulasi-regulasi, saya kira tidak berubah, kemudian kalau masalah teknis seperti masalah administratif hari ini kan bisa diatasi dengan teknologi informasi (IT) misalkan pindah itu parsial ada kendala teknis administrasi, mungkin berkas-berkas bisa diatasi dengan IT," kata dr Hasto.

Sebelumnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta. Dua kabupaten di Kalimantan Timur yang bakal menjadi lokasi ibu kota baru, yaitu sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Passer Utara.