Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai pemerintah tidak perlu mempersoalkan keputusan delapan WNI yang menjadi tentara bayaran Rusia. Pemerintah justru menjadikan kasus tersebut sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran ke depannya.
TB Hasanuddin juga mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk meningkatkan sosialisasi dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai konsekuensi bergabung dengan militer negara asing.
"Namun yang paling penting adalah tidak mempermasalahkan delapan orang itu, wong sudah terlanjur kok. Yang paling penting, ini menjadi pengalaman bagi pemerintah Indonesia," kata Hasanuddin kepada jurnalis, Rabu (2/9/2026).