Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.582 Triliun Per Agustus 2019
Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2019 sebesar US$393,5 miliar atau setara Rp5.582 triliun (kurs Rp14.187). Utang tersebut meliputi ULN publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$196,3 miliar, serta ULN swasta (termasuk BUMN) sebesar US$197,2 miliar.
ULN Indonesia tersebut naik 8,8 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 10,9 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh transaksi pembayaran neto ULN.
"Perlambatan pertumbuhan ULN tersebut disebabkan oleh menurunnya posisi ULN publik dan ULN swasta dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya," demikian bunyi keterangan tertulis BI seperti dikutip dari laman resminya, Rabu (16/10).
1. Meski tumbuh, ULN Indonesia lebih rendah dibanding bulan sebelumnya
ULN pemerintah tumbuh melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya. ULN pemerintah pada bulan Agustus 2019 tumbuh 8,6 persen (yoy) menjadi sebesar US$193,5 miliar, melambat dari bulan Juli 2019 yang tumbuh 9,7 persen (yoy).
Selain tumbuh melambat, posisi ULN pemerintah tersebut juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya yang sebesar US$395,3 miliar atau Rp5.608 triliun. Penyebabnya, berkurangnya posisi Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki oleh investor asing.
"Hal ini antara lain dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian di pasar keuangan global seiring dengan ketegangan perdagangan yang masih berlanjut dan risiko geopolitik yang meningkat," bunyi keterangan tersebut.
ULN swasta juga tercatat tumbuh lebih rendah dari bulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada akhir Agustus 2019 tumbuh 9,3 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 12,6 persen (yoy). Pelunasan utang dagang korporasi bukan lembaga keuangan mendorong penurunan posisi ULN swasta sebesar US$2,6 miliar menjadi US$197,2 miliar.
Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 75,6 persen.
2. ULN pemerintah diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan
Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu secara rinci dialokasikan pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 18,9 persen dari total ULN pemerintah, sektor konstruksi 16,4 persen, sektor jasa pendidikan 15,9 persen, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 15,2 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 13,9 persen.
3. ULN Indonesia tetap sehat
Struktur ULN Indonesia diklaim tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Agustus 2019 sebesar 36,1 persen, membaik dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,1 persen dari total ULN.
