Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyindir pejabat daerah yang masih saja melakukan korupsi dana pendidikan. Ia mengungkapkan dana pendidikan pusat disalurkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masih dikorupsi selama ini.
"Tadinya saya pikir gak ada korupsi, tapi ternyata ada," katanya di Jakarta, Sabtu (30/11).
Selama ini, kata Sri Mulyani, masyarakat kerap menyalahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan jika terjadi persoalan terkait kondisi guru. Padahal, menurutnya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan guru memakan 80 persen porsi anggaran pendidikan. Kementerian Pendidikan hanya mengelola sisanya atau sebesar 20 persen.
"Tapi semua masalah dari kondisi guru, sekolah sampai murid yang disalahkan dia. Ini harus kita hadapi dan kita bicarakan," tuturnya.
Lebih lanjut, mantan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan anggaran pendidikan yang tertuang dalam APBN 2020 sebesar Rp508 triliun. Sebanyak Rp200 triliun di antaranya, disalurkan untuk gaji guru termasuk tunjangan, dan sertifikasi guru, serta BOS di daerah.
"Pemerintah kasih APBD langsung ke sekolah by name by addres," tuturnya.
Sri Mulyani menganggap sektor pendidikan merupakan salah satu hal yang penting sejak era Reformasi. Untuk itu, penting bagi pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan.
"Pas Reformasi, Indonesia kesal dengan kualitas pendidikan. Tahun 1997-1998 krisis ekonomi dan kita rasa pendidikan kita jelek banget," katanya.