Sri Mulyani: Pencairan Bansos Capai Rp23,6 Triliun
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pencairan dana bantuan sosial (bansos) dalam dua bulan pertama 2019 mencapai Rp23,6 triliun. Dengan demikian, naik 70,1 persen (year on year/yoy) dibandingkan periode sama 2018 sebesar Rp13,9 triliun.
1. Kenaikan pencairan dana bansos disebabkan pertambahan jumlah penerima PKH
Sri menjelaskan, kenaikan pencairan dana bansos disebabkan pertambahan jumlah penerima program keluarga harapan (PKH) dan juga nominal yang diterimanya. Dengan realisasi Rp23,6 triliun itu, maka porsi dana bansos yang terserap mencapai 23,1 persen terhadap total pagu bansos APBN 2019 sebesar Rp102,1 triliun.
Menurut dia, kenaikan nominal dan sasaran di PKH sesuai Undang-Undang APBN 2019 yang ditetapkan DPR dan pemerintah pada Oktober 2018.
"Kami sampaikan di UU APBN, pada 2019 jumlah nominal PKH dua kali lipat dan jumlah penerima PKH-nya juga meningkat," kata Sri dalam jumpa pers perkembangan APBN di Jakarta, seperti dikutip dari Antara.
2. Cepatnya pencairan dana bansos juga disebabkan pencairan PBI BPJS Kesehatan
Selain realisasi dana PKH, kata Sri, cepatnya pencairan dana bansos juga karena pencairan penerima bantuan iuran (PBI) peserta BPJS Kesehatan. Sejauh ini, Kementerian Keuangan telah mencairkan sebanyak Rp8,4 triliun untuk membiayai peserta PBI BPJS Kesehatan.
Sementara itu, untuk realisasi subsidi APBN 2019 hingga akhir Februari 2019 sudah mencapai Rp10,72 triliun atau 4,78 persen dari pagu APBN 2019 sebesar Rp224,32 triliun. Realisasi subsidi sampai Februari 2019 itu lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 5,73 persen dari pagu anggaran.
"Kondisi ini disebabkan oleh sebagian besar merupakan pencairan belanja subsidi energi, yaitu subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi listrik," kata dia.
3. Realisasi belanja non kementerian/lembaga menurun
Adapun untuk realisasi belanja nonkementerian/lembaga (K/L) sampai Februari 2019 mencapai Rp74,46 triliun atau 9,56 persen dari pagu APBN 2019. Realisasi belanja non-K/L itu lebih tinggi secara nominal dibanding 2018 yang mencapai Rp72,39 triliun atau 11,92 persen dari APBN 2018.
"Namun demikian, secara persentase terhadap APBN, belanja non-K/L mengalami penurunan, antara lain disebabkan oleh menurunnya belanja pembayaran imbalan SBSN dalam negeri yang menyebabkan pembayaran bunga utang menurun," ujar Sri.
4. Anggaran bansos bisa ditambah sampai Rp50 triliun
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mendukung sejumlah rencana yang akan mempercepat proses graduasi KPM PKH, salah satunya kenaikan anggaran. Jika presentase kemiskinan mencapai angka 9,66 persen dan indeks gini 0,381, dia berharap 10 tahun lagi tidak ada PKH dan BPNT. Sebab, itu artinya kemiskinan sudah tidak ada lagi.
“Kalau disebutkan anggaran bansos tahun 2019 sebesar Rp34,4 triliun, saya kira ke depan seharusnya bisa sebesar Rp50 triliun. Dengan catatan anggaran ini juga dialokasikan untuk kegiatan produktif yang mempercepat graduasi KPM,” kata Nur.
5. Indeks gini rasio turun 0,381
Menteri Sosial Agus Gumiwang mengatakan, presentase angka kemiskinan sebesar 9,66 persen juga dibarengi dengan penurunan indeks gini, yakni 0,381. Itu bukti nyata bahwa bansos efektif dan berdampak langsung dalam penurunan angka kemiskinan.
"Namun, di sisi lain kenaikan anggaran juga harus dibarengi dengan pengawasan sehingga pengelolaan anggaran bansos tepat sasaran,” kata Agus.
