Sri Mulyani Lantik Pengurus Ahli Ekonomi Islam, Ada Erick Thohir
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang sekaligus menjabat sebagai ketua umum Islam Indonesia melantik kepengurusan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) periode 2019-2023.
"Kami laporkan kepengurusan IAEI 2019-2023 terdiri dari 59 terdiri dari 59 Anggota Dewan Penasihat, 62 Anggota Dewan Pertimbangan, 232 Anggota Badan Pengurus Harian, dan 6 Koordinator Wilayah," katanya di Jakarta, Jumat (13/12).
Kepengurusan IAEI pusat yang dilantik di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pengembangan Ekonomi Digital dan Keuangan Sosial Islam, dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmadjo sebagai Wakil Ketua Umum Pengelolaan Keuangan Islam.
1. IAEI diharapkan dapat memperkuat networking secara global
Dia menyatakan, ekonomi dan keuangan syariah perlu dibangun secara harmonis dan sesuai dengan program-program pemerintah, otoritas dan kementerian lembaga terkait, serta pemikiran intelektual-intelektual Islam. Oleh sebab itu, dia meminta kepengurusan IAEI saat ini bisa meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan perekonomian di Indonesia.
"Kami berharap untuk terus sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder, karena urusan ekomi dan ekonomi islam itu urusan kita semua. Tentu saya juga berharap networking secara global dapat terus diperkuat," katanya.
2. IAEI akan terlibat di 5 fokus isu Jokowi
Sri Mulyani menjelaskan pemerintah Presiden Joko "Jokowi" Widodo saat ini memiliki 5 fokus isu yang perlu diselesaikan, yakni kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, regulasi yang simpel, birokrasi yang efisien dan melayani, serta transformasi ekonomi.
Ia mengatakan IAEI akan terlibat dalam hal itu, "Kelimanya itu harus jadi bagian dari isu seluruh pengurus IAEI dalam memikirkan program kerja 4 tahun ke depan," katanya.
3. Erick Thohir akan menyinergikan swasta dan BUMN
Di saat bersamaan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan sebagai Wakil Ketua Umum Pengembangan Ekonomi Digital dan Keuangan Sosial Islam pihaknya tidak akan membuat sistem payment baru, namun ia akan melakukan sinergi agar masyarakat tidak terjebak mana keuangan syariah dan mana yang tidak
"Sinergi saja apakah dengan Swasta, BUMN, kita sinergi saja. Kadang-kadang kan ketika kita menjabat bikin baru padahal tidak perlu. Udah ada di market tinggal disinergikan," ucapnya.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb
.png)