Sri Mulyani: Belanja Kementerian atau Lembaga Harus Efisien
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya efisiensi belanja oleh kementerian/lembaga. Hal itu dilakukan agar belanja barang di K/L bisa diarahkan pada belanja yang lebih produktif secara umum. Oleh karena itu, Sri Mulyani menegaskan kementeriannya harus bisa menjadi percontohan bagi K/L lainnya.
"Soal belanja K/L, saya ingin Kemenkeu jadi role model. Belanja K/L harus efisien, mereka akan lihat kemenkeu efisien nggak. Makanya kita sebelum menjalankan kebijakan, kita siapkan," ujarnya di kantor DJP, Jakarta, Selasa (27/8) malam.
1. Anggaran Kemenkeu rendah namun bisa dikelola dengan efektif
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, Kemenkeu dalam praktiknya hanya mendapat anggaran sebesar Rp30 triliun. Angka itu berbanding jauh dengan yang diperoleh K/L lainnya.
"Kita mengelola anggaran Rp2.500 triliun tapi di kemenkeu hanya Rp30 triliun, bayangkan anggaran Kementerian PUPR yang Rp110 triliun. Kita itu yang nomor 8 atau 9 terbesar anggaran. dibandingkan kemenag, mendikbud yang beliau mendapatkan hampir Rp40 triliun, kemenkeu yang paling kecil, jumlah pegaai kita sudah 80 ribu," ungkap dia.
2. K/L dengan belanja tertinggi
Ada beberapa K/L yang mendapat anggaran belanja tertinggi. Pertama ada Kementerian Pertahanan yang sebesar Rp127,4 triliun pada 2020, Kemudian Kementerian PUPR sebesar Rp120,2 triliun, kemudian Polri yang mencatatkan anggaran belanja sebesar Rp90 triliun.
Selanjutnya ada Kementerian Agama yang sebesar Rp65,1 triliun, Kementerian Sosial sebesar Rp62,8 triliun di 2020 dan masih banyak lagi.
3. Realisasi belanja pemerintah pusat
Adapun realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp761,5 triliun. Realisasi belanja tersebut mencapai 46,6 persen dari pagu anggaran 2019.
Realisasi itu mengalami kenaikan 9,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi itu dipicu oleh peningkatan belanja kementerian dan lembaga.
