Serikat Pekerja BTN Dukung Suprajarto Berontak ke Menteri BUMN
Jakarta, IDN Times - Ketua Serikat Pekerja Bank PT Bank Tabungan Negara (BTN) Satya Wijayantara, mendukung keputusan Suprajarto untuk menolak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan menolak jabatan sebagai Direktur Utama BTN.
Alasan serikat pekerja bersikap demikian ialah karena Menteri BUMN Rini Soemarno dianggap menurunkan kelas Suprajarto yang selama ini memiliki kinerja baik di BRI.
"Kelasnya berbeda, kelasnya BRI dengan BTN berbeda. Bahasanya seolah turun kelas," katanya, di Jakarta Kamis (29/9).
1. Banyak bankir lain yang cocok jadi Dirut BTN
Ia mengungkapkan, sebenarnya terdapat banyak bankir lain yang cocok untuk ditunjuk sebagai Direktur Utama BTN. Ditunjuknya Suprajarto sebagai Direktur Utama BTN, dianggap membuat jenjang karir bankir semakin tidak jelas.
"Bank itu ada BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3. Sehingga kalau kelasnya BRI dibanding kelasnya BTN ya beda. Nah ini kan bisa menyebabkan kemarahan bankir-bankir senior BRI," tuturnya.
2. Agar hal sarupa tak terjadi lagi
Ia melanjutkan, jika hanya memperhatikan kepentingan internal, Serikat Pekerja BTN tak akan menolak jika Suprajarto menjadi Dirut perseroan,tetapi agar hal serupa tak terulang, pihaknya memilih untuk menolak keputusan Rini Soemarno itu.
"Bagi kami sih kalau sekup kepentingan BTN, kami bangga ada Pak Suprajarto. Kalau dia Direktur BRI ke Direktur Utama BTN boleh, ini agar ke depan tidak terulang," jelasnya.
3. Dalam RUPSLB, BTN tunjuk Suprajarto jadi dirut
Pada Kamis (29/9), Bank Tabungan Negara menggelar RUPSLB dan menunjuk Suprajarto sebagai Direktur Utama perseroan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kinerja perseroan dalam memenuhi target bisnis sekaligus menjawab tantangan masa depan.
Nama Suprajarto pun ramai dibicarakan publik, terutama di dunia perbankan, setelah secara mengejutkan, ia mengumumkan bahwa dirinya memilih mundur pada hari yang sama dengan penunjukannya sebagai Dirut BTN tersebut.
Ia memutuskan untuk menolak menjabat posisi puncak di direksi BTN karena merasa tidak dilibatkan dalam proses pergantian direksi di bank BUMN tersebut. Sikapnya tersebut kian memunculkan isu politis soal bongkar pasang di sejumlah BUMN di Tanah Air.
