Seluruh Fraksi di Banggar DPR Setujui RAPBN 2020
Jakarta, IDN Times - Seluruh fraksi di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Setelah disetujui, RUU APBN akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk selanjutnya disahkan menjadi Undang-undang APBN 2020, besok, Selasa (24/9).
"Kami nyatakan RUU APBN 2020 disetujui dan selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU,” kata Ketua Banggar DPR, Kahar Muzakir di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (23/9).
1. Lifting minyak dan minyak mentah mengalami perubahan
Sejumlah asumsi makro mengalami perubahan dari usulan awal dalam nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Perubahan tersebut di antaranya pada asumsi makro, lifting minyak dari sebelumnya 734 ribu barel per hari (bph) menjadi 755 ribu bph.
Selain itu, minyak mentah Indonesia atau ICP turun menjadi US$63 (Rp887 juta) per barel, dari sebelumnya US$ 65 (Rp915) per barel.
2. Pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah tidah berubah dari asumsi awal
Sementara, asumsi makro lainnya tidak mengalami perubahan dari nota keuangan, di mana pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,3 persen dan laju inflasi mencapai 3 plus minus 1 persen.
Kemudian, nilai tukar rupiah juga tidak mengalami perubahan, tetap pada level Rp14.400 per dolar AS dan lifting gas bumi mencapai 1,19 juta barel setara minyak per hari.
3. Pendapatan negara diproyeksikan naik Rp11,6 triliun
Dengan adanya perubahan lifting minyak dan minyak mentah, pendapatan negara diproyeksikan naik Rp11,6 triliun dari usulan awal yang sebesar Rp2.221,5 triliun, sehingga pendapatan negara menjadi Rp2.233,2 triliun.
Sementara, penerimaan pajak nonmigas ditargetkan mencapai Rp1.585,1 triliun dan bea cukai Rp223,1 triliun dan penerimaan pajak migas ditargetkan Rp192 triliun. Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami kenaikan Rp 7,7 triliun menjadi Rp367 triliun.
4. Belanja negara diproyeksikan naik 11,6 triliun
Belanja negara naik pun diproyeksikan naik Rp11,6 triliun dari usulan awal Rp2.528,8 triliun, sehingga belanja negara menjadi Rp2.540,4 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat yang diproyeksi naik Rp13,5 triliun menjadi Rp1.683,5 triliun.
