Perlukah Jokowi Bentuk Kementerian Khusus Untuk Investasi?
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo berencana untuk membentuk kementerian baru di masa pemerintahannya yang kedua. Salah satu yang ingin dibentuk Jokowi adalah kementerian yang khusus membidangi investasi.
Keinginan itu bukan tanpa alasan. Sebab, mantan Wali Kota Solo itu menginginkan investasi bisa masuk ke Indonesia lebih besar lagi. Kehadiran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dinilai belum optimal.
Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur Kementerian ESDM, Prahoro Nurtjahyo mengatakan, perkara utamanya bukanlah masalah kementerian baru atau tidak. Menurut dia, permasalahan di investasi saat ini adalah harmonisasi data
"Salah satu kelemahan masalahnya data. Kita akan kesusahan data mana yang untuk investasi. Kalau orang sudah ngomong investasi di Indonesia, reference yang dihubungi adalah BKPM," ujarnya dalam acara BCA Young Community Conference 2019, di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (3/9).
1. Catatan investasi belum menyeluruh
Prahoro mengatakan data investasi juga tidak mencakup seluruh sektor. Sektor seperti migas hingga perbankan tidak tercatat dalam data BKPM. "Jadi sangat disayangkan kita sampai hari ini tidak ada yang global," tuturnya.
Padahal, jika semua digabungkan, maka besaran capaian investasi di seluruh sektor akan cukup besar. Hal itu tentu akan menggugah selera investor untuk menanamkan modalnya.
"Kalau tidak salah tahun 2018 sekitar Rp700 triliun yang di catat BKPM. Itu tidak termasuk di ESDM. Kalau di ESDM ada Rp500 triliun. Investor kalau lihat dah besar ya," tambahnya.
2. Kantor Staf Presiden belum tahu keputusan Jokowi soal pembentukan kementerian baru
Sementara itu, Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden, Denni Puspa Purbasari mengaku tidak tahu banyak soal keputusan Presiden Jokowi dalam membentuk kementerian baru. Bisa saja nantinya kementerian dan badan bisa dijadikan satu kayaknya Bappenas/Kementerian PPN.
"Kalau lihat badan dan kementerian, itu kewenangan kuat di kementerian. Sekarang ada Bappenas. Apakah nanti bentuknya kementerian investasi/BKPM atau bagaimana," tuturnya.
3. Jangan abaikan menteri dari parpol
Terlepas dari tekanan kepentingan, Denni menilai peran menteri Jokowi yang berasal dari partai politik (parpol) sangatlah penting. Hal itu bertujuan agar bisa terjadi harmonisasi dengan kepala daerah.
"Soal menempatkan orang dan memastikan decision making. Terlihat lebih cepat. Tetapi tidak hanya di pemerintah pusat, tapi juga di pemerintah daerah," kata dia.
"Maka saya pikir melihat nantinya ada figur-figur dari parpol yang di kabinet jangan dilihat negatif. Karena faktanya dalam demokrasi, kita harus melihat akomodasi tokoh politik untuk memastikan eksekusi dari atas bawah bisa baik," sambungnya.
