Pencari Kerja dan Korban PHK Nikmati Kartu Pra Kerja Awal Tahun Depan
Jakarta,IDN Times - Awal tahun depan, pencari kerja akan menikmati manfaat dari Kartu Pra Kerja. Presiden Joko Widodo meminta implementasi kartu tersebut bisa terlaksana pada Januari 2020.
"Terkait dengan reformasi sistem saya meminta kartu prakerja segera diimplementasikan tahun depan. Saya minta para pencari kerja, pemilik kartu prakerja bisa memilih langsung latihan atau kursus yang diminati melalui 'platform' digital yang kita siapkan," kata Presiden Jokowi dilansir dari Antara, Rabu (13/11).
1. Pencari kerja bisa memilih pelatihan sesuai minat
Para pencari kerja bisa memilih pelatihan di berbagai bidang seperti barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi programing hingga coding. Presiden Jokowi berharap pelatihan-pelatihan yang dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta itu, diprioritaskan.
Dia pun berharap, BUMN atau swasta dapat turun tangan sebagai pihak yang memiliki tempat-tempat pelatihan yang representatif. "Tempat pelatihan barulah Balai Latihan Kerja (BLK). Saya kira BLK diberikan sesuai porsi yang ada seperti yang lalu jangan ditambah lagi. Tolong diberikan juga kepada swasta BUMN untuk BLK. Coba komunikasi dengan swasta yang sudah berkecimpung," katanya.
2. Korban PHK juga bisa ikut pelatihan
Menurut Presiden Jokowi, selain para pencari kerja baru, korban PHK juga perlu diberikan pelatihan. Mereka yang ingin meningkatkan keterampilannya, bisa mengikuti melalui program reskilling maupun upskilling.
3. Penerima Kartu Pra Kerja capai 2 juta orang
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan masyarakat penerima Kartu Pra Kerja mencapai dua juta orang. "Rencana sistemnya berbasis digital. 500 ribu basisnya adalah kartu dan 1,5 juta basisnya digital," ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, pemanfaatan Kartu Pra Kerja adalah untuk triple skilling yang terdiri atas upskilling, reskilling, dan juga untuk pelatihan itu sendiri.
4. Dana yang disediakan untuk Kartu Pra Kerja Rp10 triliun
Dana yang disediakan untuk Kartu Pra Kerja adalah sebesar Rp10 triliun. Untuk pelaksanaan, lanjut Airlangga, akan dibuat project management office. "Karena sifatnya lintas kementerian maka Bapak Presiden minta ini dikoordinasikan di bawah Kemenko Perekonomian dan akan kita siapkan perpresnya," tambah Airlangga.
Perpres tersebut akan mengatur sejumlah hal termasuk untuk penerima manfaat seperti kriteria siapa yang dianggap layak yaitu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, di atas 18 tahun dan mereka yang sedang tidak sekolah.
"Dengan program tersebut ditargetkan tercipta lapangan kerja hingga 2,5-3 juta dan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen," terangnya.
