Pemerintah Raih WTP 3 Kali, Sri Mulyani Apresiasi dengan Pantun
Jakarta, IDN Times - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018, kepada beberapa kementerian dan lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang perekonomian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap 6 kementerian, 6 Lembaga dan 1 bendahara umum negara. Dengan demikian, predikat ini telah didapat tiga tahun berturut-turut
"Saya sangat bangga dengan pemerintah sekarang dengan usaha yang keras dan komunikasi yang bagus bisa mendapatkan WTP," kata Anggota II BPK Agus Joko Pramono di gedung BPK, Rabu (12/6).
1. Sri Mulyano berpantun
Sri Mulyani mengapresiasi rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Sebagai bentuk terima kasih, Sri Mulyani melayangkan dua pantun. "Karena masih dalam rangka Idul Fitri saya ingin tutup dengan pantun," tuturnya.
Pulang mudik lewat Cipali
Kena macet cuma sesekali
Kerja sama yang baik perlu digali
Tahun depan WTP kembali.
Bila datang ke Jakarta
Jangan lupa bawa KTP
Terima kasih BPK
Sekali WTP tetap WTP
2. BPK menyerahkan LHP kepada kementerian dan lembaga secara langsung
BPK menyerahkan langsung LHP kepada kementerian ztzu lembaga di naungan auditorat II kepada beberapa menteri yang hadir.
Ada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mewakili Menko Perekonomian Darmin Nasution yang berhalangan hadir.
"Tahun ini BPK kembali memberikan WTP pada tahun 2018, sebagai laporan keuangan konsolidasi opini BPK atas LKPP 2018," ucapnya.
3. Masih ada permasalahan pengendalian internal yang harus diperbaiki
Kendati sudah mendapat predikat tertinggi, kata Agus, pemerintah tidak boleh berpuas diri. Pasalnya, masih ada temuan terkait permasalah pengendalian internal yang perlu diperbaiki ke depan. Untuk itu, BPK memberi rekomendasi agar pemerintah terus memperbaiki laporan keuangannya.
"Sebagai auditor kami melihat bahwa permasalahannya bukan berarti akan menjadi lebih gampang, karena permasalahannya dari tahun ke tahun bergeser, " jelasnya.
4. Capaian kategori WTP lebih baik dari 2017 lalu
Sejatinya capaian ini meningkat dibandingkan 2017 lalu. Pada 2018 terdapat 82 institusi yang mendapat opini WTP untuk LHP. Sementara pada hanya ada 2 institusi yang masuk dalam kategori WTP.
"Kita berharap bahwa hasil WTP bisa diterjemahkan dalam bentuk manfaat anggaran yang berguna bagi masyarakat dan perekonomian, " ujar Sri Mulyani.
