Pemerintah Diminta Optimal Tarik Pajak dari YouTuber
Jakarta, IDN Times - Pendapatan YouTuber yang dinilai fantastis mulai menjadi sorotan. Ekonom lembaga Indef Aviliani mengingatkan pemerintah untuk menggali secara optimal penerimaan pajak dari sektor informal profesi YouTuber, karena pendapatan dari informal banyak yang sudah melebihi formal dan belum terdeteksi.
Dia mengatakan, saat ini struktur perbedaan pendapatan antara pekerja informal dan formal sering kali menjadi kurang relevan.
1. Pendapatan profesi YouTuber melebihi profesi formal
Aviliani mengatakan, dengan hadirnya industri ekonomi berbasis digital, banyak pula profesi informal yang pendapatannya mampu melebihi profesi di sektor formal.
"Informal itu belum tentu tidak bagus. Informal itu kalau sekarang, penghasilannya besar, contoh YouTuber Atta Halilintar. Artinya jangan lihat dari informal. Kalau memang pedapatannya termasuk yang kena pajak, itu tetap harus bayar," kata Aviliani dalam diskusi "100 perempuan ekonomi Indonesia" di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (26/3).
YouTuber adalah sebutan bagi aktris atau pembuat konten di media sosial YouTube yang memiliki pengikut dalam jumlah banyak dan berhasil meraup keuntungan dari iklan yang dimuat di konten Youtube yang bersangkutan.
2. Pemerintah harus tingkatkan kepatuhan bayar pajak
Menurut Aviliani, dengan pesatnya industri ekonomi digital ini, potensi bertambahnya penerimaan pajak sangat besar, asalkan pemerintah bisa meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
Kemudian, kata dia, pemerintah juga sebaiknya memiliki patokan untuk rasio pembayaran pajak bagi perusahaan atau PPh badan.
"Pajak dari PPh (Pajak Penghasilan) dan pajak badan kontribusinya masih terlalu kecil bagi APBN," katanya.
3. Penerimaan pajak baru mencapai 10,2 persen dari yang ditargetkan oleh pemerintah
Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak termasuk PPh migas periode Januari-Februari 2019 mencapai Rp160,8 triliun atau meningkat 4,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan itu baru mencapai 10,2 persen dari yang ditargetkan oleh pemerintah. Merujuk pada APBN 2019, sepanjang tahun pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.577,6 triliun dari total pendapatan negara sebanyak Rp2.165,1 triliun.
