Jakarta, IDN Times - Pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan kepada korban banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.
“Sesuai dengan perintah Bapak Presiden, yaitu dukungan untuk rumah rusak berat sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo seperti dikutip IDN Times dari laman setkab.go.id, Kamis (9/1).
Doni menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membangun hunian sementara bagi korban banjir dan longsor. Masyarakat nanti akan mendapatkan dana tunggu hunian sebesar Rp500 ribu per bulan. Pemberian dana tersebut akan dihentikan apabila masyarakat sudah bisa kembali menempati huniannya.
"Sampai saat ini, korban meninggal akibat banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, di Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Lebak mencapai 61 orang," jelas Doni.
Doni menyampaikan bahwa Presiden Jokowi memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berjibaku dalam melakukan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak banjir dan longsor.
“Kerjasama ini juga didukung oleh berbagai pihak terutama khususnya kepada unsur TNI, Polri, Badan SAR Nasional, dan BPBD serta para relawan yang tiba pada hari pertama sejak peristiwa banjir, banjir bandang, dan tanah longsor,” ucapnya.
Doni menambahkan, kerja sama tersebut diharapkan dapat terus berlangsung. Sehingga, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir dan longsor bisa berjalan dengan lancar.
Tidak hanya masyarakat, toko ritel juga terdampak. Ada 300 toko ritel yang terdampak akibat banjir tersebut.
"Anggota ada 300 toko yang terdampak banjir di 170 titik banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Utara, Timur, Barat, Selatan. Nah ini kondisinya angka-angka kerugian tentu belum bisa didapatkan karena ada beberapa toko tutup dan beberapa daerah yang masih tergenang," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey kepada IDN Times.
Meski belum mendapat hitungan pasti, namun pihaknya memperkirakan potensi kerugian transaksi yang hilang selama bencana banjir adalah sebesar Rp960 miliar. Hitung-hitungan itu didapat dengan menghitung nilai transaksi rata-rata kepala keluarga (KK) dikalikan dengan jumlah toko ritel yang tutup dan KK yang diungsikan.
"Anggaplah itu per kelapa keluarga transaksinya Rp100 ribu, kemudian catatan BPBD DKI Jakarta itu ada 32 ribu kepala keluarga yang harus dievakuasi. Jadi kalau 300 toko kali Rp100 ribu dikali dengan 32 ribu KK, itu berarti potensi transaksi yang hilang atau potensi kerugian transaksi Rp960 miliar atau hampir Rp1 triliun," jelas Roy.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb