MKK, Program Baru Kemenpar untuk Tekan Kerugian Akibat Bencana

Menurut Kemenpar, MKK penting karena dampak kondisi krisis, baik faktor alam seperti bencana maupun sektor nonalam, berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata. Misalnya, bencana yang terjadi selama 2019 berdampak terhadap hilangnya potensi kunjungan wisata sebesar 2 juta wisatawan, dari target 18 juta.

Adapun pada 2018, Kemenpar mencatata hanya ada 15,8 juta wisatawan dari target 17 juta. Sedangkan pada 2017 Kemenpar meraih 14 juta dari target 15 juta.

Kepala Biro Komunikasi Publik (Komblik) Kemenpar Guntur Sakti yang juga berperan sebagai Ketua Tim Tourism Crisis Center (TCC) mengatakan, Biro Komblik Kemenpar mempunyai tiga program strategis yakni, Pelayanan Informasi Publik, Publikasi dan Pengelolaan Media, serta MKK.

Pembentukan MKK, kata dia, merupakan amanah dari hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam rangka mengakselerasikan devisa negara dari sektor pariwisata yang tahun ini diproyeksikan sebesar US$20 miliar.

"SOP pengelolaan krisis kepariwisataan ini fokus pada dua aspek penanganan, yaitu produk seperti destinasi dan industri, dan wisatawan sejak masa tanggap darurat hingga pemulihan dengan melibatkan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, asosiasi dan komunitas pariwisata, serta pemangku kepentingan Manajemen krisis penting, siap siaga untuk daerah wisata.  pariwisata lainnya,” papar Guntur.

Arief menjelaskan, posisi Indonesia yang terletak di Cincin Api (Ring of Fire) Pasifik dihadapkan pada berbagai ancaman bencana alam tektonik dan vulkanik yang berpotensi mengganggu aktivitas pariwisata

Oleh karena itu, keandalan sektor pariwisata dalam menangani kondisi krisis baik alam dan nonalam seperti krisis sosial merupakan salah satu kriteria utama dalam membangun pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing internasional

"Kami berharap agar seluruh pemangku kepentingan pariwisata perlu memahami risiko bencana dan krisis di wilayahnya, serta membekali diri dengan kemampuan pengelolaan krisis kepariwisataan sebagaimana dalam panduan Pengelolaan Krisis Kepariwisataan," jelas Arief.

Sebagai payung hukum dalam melaksanakan MKK, Menteri Pariwisata telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata (Permenpar) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.

Permenpar MKK tersebut dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, merencanakan, mencegah, menangani, dan mengevaluasi Krisis Kepariwisataan agar kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota terlindungi dan berkesinambungan.