Ketua BPS: Indikator yang Dirilis Cerminan Kondisi Lapangan
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, indikator seluruh data yang dirilis BPS mencerminkan kondisi lapangan. Hal itu dia sampaikan terkait adanya tudingan, BPS manipulasi data.
"Jadi meskipun itu gak gampang, tapi harus dilakukan (pengumpulan data). Meskipun harus diakui masih banyak hal yang perlu dilakukan BPS. Untuk bisa menyampaikan data PDB (produk domestik bruto), inflasi, kemiskinan dan sebagainya ada yang harus dipakai BPS," kata Suhariyanto di Jakarta, Kamis (7/11).
1. Banyak pihak yang mengawasi kinerja BPS
Dia melanjutkan, model tersebut harus diikuti oleh semua negara. Sebelum sebuah indikator dihasilkan, perlu spesifikasi seperti apa data yang diperlukan masyarakat, bagaimana mengolah data, memproses, dan sampai merilis data tersebut.
"Perlu saya sampaikan kepada teman-teman media, ketika selesai rilis, BPS gak melenggang begitu saja. Ada pihak-pihak yang mengawasi BPS secara ketat," jelasnya.
2. BPS diawasi Forum Masyarakat Statistik hingga lembaga internasional
Pihak yang mengawasi BPS di antaranya adalah Forum Masyarakat Statistik. Lembaga yang dibentuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tersebut menjaga ketat BPS.
"Di sana anggotanya ada 23, terdiri dari profesor dan berbagai universitas dan kementerian, yang saat ini ketuanya Prof Bustanul Arifin. Jadi mereka akan cek data BPS, kalau ada permasalahan kita ditanya pertanggungjawabannya, tetapi kita juga adopsi masukan-masukan yang bisa kita lakukan untuk ke depannya," tutur Suhariyanto.
3. BPS juga diawasi oleh IMF dan masyarakat luas
Selain itu, kata Suhariyanto, BPS juga diawasi oleh lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF). Menurut dia, IMF juga datang ke BPS secara rutin, minimal setahun sekali. IMF mengecek angka-angka PDB, angka neraca perdagangan, angka inflasi, dan sebagainya.
"Tentunya masyarakat, termasuk para ekonom ketika BPS keluarkan angka, tentunya mereka melihat 'Ini angkanya oke apa gak ya? Jangan-jangan gitu," kata Suhariyanto.
4. Pemerintah minta BPS mengundang ekonom untuk membahas metodologi riset
Sementara, Juru Bicara Presiden Jokowi, Mochammad Fadjroel Rachman mengatakan, Presiden, Menteri Keuangan, dan BPS menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, semua yang disampaikan kepada publik betul-betul dapat dipercaya, bersifat ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Ibu Menkeu Sri Mulyani sudah minta kepada BPS untuk menangani sangat serius pernyataan dari sebuah lembaga riset (yang meragukan keabsahan data BPS). Kami sebagai pemerintah selalu menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Jadi meminta BPS untuk mengundang para ekonom lembaga riset untuk menjelaskan mengenai metodologi riset, dan bagaimana data tersebut disampaikan," kata Fadjroel di Istana Negara.
