Kenaikan Tunjangan Pimpinan BPJS 2 Kali Lipat, Ini Penjelasan Kemenkeu

Dalam keterangan tertulisnya, Nufransa mengatakan awalnya BPJS Ketenagakerjaan mengirim surat usulan kepada Pemerintah untuk melakukan perubahan atau penambahan beberapa komponen Manfaat Tambahan Lainnya bagi anggota dewan pengawas dan dewan direksi BPJS, yang diatur dalam PMK No. 34/2015.

Kenaikan itu antara lain, kenaikan tunjangan hari raya (THR) keagamaan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti besar, dan tunjangan perumahan, serta peningkatan tunjangan komunikasi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas olahraga.

“Usulan-usulan tersebut antara lain dilandasi pertimbangan perlunya penyesuaian manfaat mengingat sejak tahun 2015 belum dievaluasi,” kata Nufransa, Selasa (13/8).

Pemerintah lalu menolak berbagai tunjangan yang diusulkan dan menilai hanya satu komponen yang layak dipenuhi, yakni pemberian tunjangan cuti tahunan menjadi dua kali gaji yang diperlakukan seperti gaji ke-13 dan gaji ke-14 THR.

“Berlaku bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Nufransa.

Penyesuaian Tunjangan Cuti Tahunan Bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS tersebut dilakukan dengan dua pertimbangan. Pertama, selaras dengan hak dan kewajiban pegawai BPJS yang mendapatkan 14 kali gaji setahun dalam bentuk THR dan Gaji Ketiga belas.

Kedua, selama ini Direksi dan Dewan Pengawas BPJS hanya mendapatkan THR sehingga untuk menjaga keselarasan hak dengan pegawai BPJS maupun aparatur Pemerintah. “Maka penyesuaian Tunjangan Cuti Tahunan ini merupakan pengganti pemberian gaji ketiga belas,” kata Nufransa.

Dia pun mengatakan penyesuaian manfaat tambahan lainnya bagi direksi dan Dewan Pengawas BPJS tersebut tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.

Pembayaran manfaat lainnya tersebut, termasuk di dalamnya adalah Tunjangan Cuti Tahunan menggunakan Dana Operasional BPJS. "Tidak menggunakan sumber dana dari APBN."