Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara melakukan rapat kerja pertama dengan komisi VI DPR RI untuk membahas penyertaan Modal Negara dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. Sejumlah anggota DPR sempat meminta agar rapat ditutup karena Kementerian BUMN dianggap belum siap melakukan rapat kerja.
"Tiga hari sebelum rapat meteri harus ada di meja masing-masing dalam tata tertib seperti itu, tapi ini gak ada materinya," kata Anggota Komisi VI Fraksi PKB, Nasim Khan di Gedung DPR, Senin (2/12). Meski begitu, rapat akhirnya digelar terbuka.
Selain itu dalam rapat kali ini, Kementerian BUMN hanya membawa lima perusahaan yakni PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN), PT PLN, PT Hutama Karya, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.
"Cuma ada lima padahal rencana ada delapan yang dapat PMN. Ini nanti akan berbeda dengan APBN yang diketuk 8 ini uda berbeda, kita ada sisi pengawasan sebaiknya kita bahas kesimpulannya gimana? apa pimpinan menyerahkan untuk menteri menjelaskan apa ditutup?" lanjutnya.
Sementara itu, beberapa anggota DPR meminta agar rapat dilanjutkan. Salah satu anggota DPR RI Diah Pitaloka meminta agar Menteri BUMN tidak hanya memaparkan terkait PMN saja.
"Harapan karena perjumpaan pertama dengan Menteri BUMN mudah-mudahan tida dibatasi atas permasalahan PMN saja," katanya.