Jakarta, IDN Times - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah membentuk tim eskternal omnibus law. Tim ini dibentuk karena omnibus law dinilai belum menguntungkan untuk pelaku UMKM.
"Tim ini khusus agar jangan sampai draf yang masuk saat ini tidak bagus bagi UMKM. Kami belum melihat dampak yang ditimbulkan baik perekonomian maupun kepada UMKM," kata Sekretaris KUK Rully Indrawan di kantornya, di Jakarta, Senin (6/1).
Dalam rapat yang digelar pukul 09.00 pagi itu, terdapat kurang lebih 10 pakar yang berasal dari berbagai lembaga seperti AKATIGA, Pusat Inkubator Bisnis UNPAD, The SMERU Research Institute, INDEF dan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA).
"Kita coba datangkan pakar dari lihat gak objektif dan betul-betul jaga kepentingan UMKM jangan sampai UMKM jadi pihak yang dirugikan," kata Rully.
Rully menambahkan, ini adalah pertemuan pertama dengan para pakar tersebut. Nantinya, mereka akan diminta untuk membuat analisis bagaimana omnibus law ini dapat menguntungkan pelaku UMKM.
"Ini belum (kerja) tapi ini baru mau bekerja. Baru Sabtu bisa sampaikan jadi baru meminta ketersediaan beliau pakar ini utk coba bantu kami atas kajian yang dilakukan dan agar kepentingan UMKM mendapat perlindungan layak," ucapnya.
Ekonom INDEF Berly Martawardaya mengatakan, salah satu yang dibahas para ahli adalah mengenai perlindungan untuk UMKM.
"Ini semacam safe guard mechanism supaya tidak dirugikan. Bahkan omnibus law ini diharapkan memperkuat koperasi dam UKM," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah segera mengajukan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan kepada DPR RI. Kedua RUU Omnibus Law ini disiapkan guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia.
"Ini adalah hasil evaluasi untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing kita, sesuai arahan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/12).
Airlangga menegaskan jika pihaknya siap menyampaikan laporan hasil pembahasan Omnibus Law kepada Presiden RI, termasuk penyelesaian Naskah Akademik dan draft RUU Omnibus Law, untuk kemudian diserahkan ke DPR RI.
Presiden Joko "Jokowi" Widodo sendiri menargetkan DPR penyelesaian omnibus law tidak lebih dari tiga bulan.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb