Kemenhub Larang Diskon Transportasi Online, Ini Kata Go-Jek
Jakarta, IDN Times - Aplikator transportasi online Go-Jek masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait pengaturan tarif dan diskon. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengumumkan akan menerbitkan beleid yang mengatur larangan pemberian diskon oleh transportasi online. Beleid tersebut ditargetkan selesai pada akhir Juni 2019.
1. Peraturan harus dilihat secara menyeluruh
VP Corporate Affairs Go-Jek, Michael Reza Say mengatakan, pihaknya berharap segala peraturan dilihat secara menyeluruh.
"Sehingga dampaknya tetap positif bagi mitra driver, pengguna layanan, dan industri," ungkap Michael kepada IDN Times, Selasa (11/6).
2. Tarif promo tak baik untuk jangka panjang
Sebelumnya, Chief Corporate Affairs Go-Jek, Nila Marita mengatakan pihaknya gencar menawarkan tarif promo untuk menyiasati penurunan order. Namun, hal itu tak dapat dilakukan dalam jangka panjang karena mengancam keberlangsungan usaha.
"Kalau dari kami, promo baik dalam jangka pendek. Kami pakai subsidi dan itu semu. Gak ada bisnis yang promo diskon selamanya. Tapi, kami selalu komunikasi dengan pemerintah," kata Nila.
3. Subsidi akan mengancam keberlangsungan industri
Menurut dia, subsidi berlebihan untuk promosi (diskon tarif) memberikan kesan harga murah. Namun, hal ini semu karena promosi tidak dapat berlaku permanen.
"Dalam jangka panjang, subsidi berlebihan akan mengancam keberlangsungan industri, menciptakan monopoli dan menurunkan kualitas layanan dari industri itu sendiri," kata Nila.
4. Pendapatan mitra pengemudi terancam
Nila mengungkapkan, ancaman terhadap keberlangsungan industri dapat mengakibatkan hilangnya peluang pendapatan bagi para mitra driver.
"Go-Jek ingin menjaga keberlangsungan industri ini, agar mitra driver kami terus mendapatkan sumber penghasilan yang berkelanjutan, serta para konsumen terus dapat menikmati layanan aman, nyaman dan berkualitas," kata Nila.
.png)