Kemendagri: Desa Fiktif Tidak Ada, Dana Dibekukan Sementara
Jakarta, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan, desa fiktif tidak ada. Desa-desa yang disebut fiktif tersebut nyatanya hanya bermasalah pada administrasi saja.
Perihal dana desanya, Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri, Benny Irwan mengatakan, akan membekukan sementara desa yang bermasalah terhadap administrasi sampai dapat memenuhi persyaratan.
"Jadi menghentikan penyaluran dana desa sementara sampai desa itu ke kondisi normal," ujar Benny dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Selasa (19/11).
1. Kemenkeu wajib salurkan dana apabila desa telah memenuhi syarat administrasi
Benny mengungkapkan, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) wajib menyalurkan dana desa apabila desa telah memenuhi syarat administrasi. Jika tidak, maka dana tersebut wajib dibekukan.
"Yang perlu kita pahami bersama adalah status desa. Desa ini ada atau tidak. Tadi dipastikan ada. Kalau ada, selayaknya dia mendapat perlakuan yang sama dengan desa lain," ungkapnya.
2. Desa perlu penuhi syarat administrasi agar penyaluran anggaran optimal
Selain itu, dipenuhinya persyaratan administrasi oleh desa juga akan membantu pengoptimalan penyaluran anggaran ke desa tersebut. Saat ini, Kementerian Keuangan tegas mengatakan akan membekukan sementara anggaran ke desa yang bermasalah.
"Jadi kesimpulannya tidak ada desa fiktif," Benny Menegaskan.
3. Kemenkeu pastikan akan membekukan sementara dana desa ke desa yang belum penuhi administrasi
Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Prima menegaskan, Kemenkeu bakal membekukan sementara dana desa. Pihaknya akan menunggu klarifikasi lengkap dari Kemendagri.
"Nanti kira tunggu dari kemendagri nih baru kita hitung. Soal kerugian masih di belakang lagi," paparnya.
"Kasus bermasalah ini kami akan freeze dulu tidak akan cairkan sampai ada klarifikasi yang jelas. Jangan sampai ada kelepasan (dana) lah," tambah Prima.
