Ini Rincian Pembiayaan dan Alokasi Anggaran untuk Benahi Jakarta
Jakarta, IDN Times - Ibu kota negara (IKN) akan dipindah ke Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Itu artinya, Jakarta tidak lagi jadi ibu kota.
Presiden Jokowi mengatakan Jakarta akan menjadi pusat bisnis dan keuangan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah mengajukan anggaran sebesar Rp571 triliun untuk meremajakan Jakarta.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) mengatakan anggaran itu bakal fokus dilakukan membenahi sejumlah sektor.
"Jakarta butuh Rp571 triliun untuk melakukan pembenahan atau urban regeneration," ujarnya dalam Dialog Pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Pusat Bappenas, Jakarta, Senin (16/9).
1. Sumber pembiayaan
Setelah tak lagi menjadi ibu kota negara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis dan keuangan berskala internasional. Anggaran Rp571 triliun dibutuhkan untuk mewujudkan keinginan tersebut.
Berdasarkan data Bappenas, sumber pembiayaan dari peremajaan Jakarta akan berasal dari APBD DKI Jakarta sebesar 32 persen. Kemudian 38 persen akan berasal dari APBN lewat pemanfaatan aset. Selain itu ada pembiayaan yang berasal dari obligasi atau pinjaman daerah sebesar 18 persen dan pendanaan dari swasta sebesar 12 persen.
2. Alokasi anggaran
Adapun dari total anggaran tersebut bakal digunakan untuk pengembangan beberapa sektor.
Pengembangan sektor transportasi publik:
- Pembangunan jalur kereta MRT dari 16 kilometer (km) menjadi 223 km sebesar Rp214 triliun.
- Pembangunan jalur kereta ringan LRT dari 5,8 km menjadi 16 km sebesar Rp60 triliun
- Perluasan jaringan Transjakarta menjadi 2.149 km sebesar Rp10 triliun
- Peningkatan rel kereta dalam kota sepanjang 27 km sebesar Rp27 triliun
- Peremajaan 20 ribu unit angkutan umum sebesar Rp4 triliun
Pelayanan air bersih:
- Pembangunan saluran air bersih untuk 100 persen warga Jakarta sebesar Rp27 triliun
- Pengelolaan air limbah sebesar Rp69 triliun
Penanggulangan banjir dan perumahan rakyat:
- Penanganan banjir di Jakarta sebesar Rp70 triliun
- Pembangunan 600 ribu unit rumah murah sebesar Rp90 triliun
3. Tahap pelaksanaan pembangunan
Adapun tahap pelaksanaan pembangunan dibagi dalam tiga tahap. Pada fase pendek akan dilakukan di 2019-2022, fase menengah dimulai pada 2022-2025 dan fase panjang pada 2025-2030.
