Harapan PNS Muda di Ibu Kota Baru: Tidak Lagi Kena Macet!
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah mengumumkan Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara (IKN) baru pengganti DKI Jakarta. Rencana pembangunan infrastruktur maupun tata kotanya juga terus disosialisasikan pemerintah.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, salah satu poin penting dari pembangunan IKN adalah kehadiran transportasinya. Sebab, transportasi punya peranan penting dalam konektivitas di IKN.
"Karena dalam diskusi kecil banyak mengatakan, bahwa kota harus memberikan satu yang baik agar semua orang kesana semangat," kata Budi Karya di Hotel Redtop, Jakarta, Kamis (10/10).
"Kita tahu dalam dunia properti satu itu menjadi strategis itu karena lokasi. Lokasi itu bisa dicapai dengan aksesibilitas. Kalau tidak tercapai maka itu dari awal ketidakberhasilan kita menjadi satu tempat yang berharga," sambung dia.
1. ASN muda berharap lingkungan yang mendukung aktivitas, tidak macet
Di samping itu, Menhub Budi juga menyampaikan harapan para ASN muda yang bakal ikut pindah ke ibu kota anyar. Mereka ingin mendapat lingkungan yang lebih mendukung aktivitasnya.
"Kata smart, integritas, keberlanjutan itu menjadi dasar. Sama seperti yang disampaikan ASN muda. Hidupnya tidak berhadapan dengan kemacetan, tidak berhadapan dengan polusi," ungkap Budi.
2. IKN baru harus jadi percontohan kota lain
Menhub Budi berharap nantinya transportasi di ibu kota baru bisa menjadi percontohan bagi model transportasi di kota lainnya. Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) ini, juga menegaskan bahwa kota di sekitarnya tidak akan luput dari perhatian pemerintah.
"Kita membayangkan kota itu sebagai suatu yang baru, yang berbeda, satu yang bisa menjadi contoh bagi kota lain. Ada diskusi lain yang kita lakukan. Mereka juga setengah menjerit, jangan kota baru saja dilihat. Oleh karenanya masalah sosial harus dicari jalan keluarnya," jelas dia.
3. Anggaran pemindahan ibu kota Rp466 triliun
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pembangunan ibu kota baru membutuhkan dana Rp466 triliun. Dari total dana tersebut, 19 persen diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Perlu kami sampaikan bahwa kebutuhan ibu kota baru Rp466 triliun, nantinya 19 persen dari APBN. Itu pun berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di DKI Jakarta, sisa nya dari KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) serta investasi langsung swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara)," ungkap Jokowi.
.png)