Gagal Kendalikan Harga Pangan, Target Inflasi 3,1 Persen Hanya Angan
Jakarta, IDN Times - Target tinggi dipatok pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 yang dibacakan dalam nota keuangan. Salah satunya adalah target inflasi sebesar 3,1 persen.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai target inflasi tersebut susah dicapai. Apalagi, jika dilihat realisasi capaian inflasi secara kumulatif Januari - Juli 2019, sudah mencapai 3,32 persen.
"Inflasi yang target 3,1 persen itu susah dicapai. Sekarang saja sudah 3,32 persen," ujarnya dalam diskusi di Kantor INDEF, Jakarta, Senin (19/8).
1. Pemerintah gagal kendalikan harga bahan makanan
Menurut Eko, tingginya realisasi inflasi di sepanjang 2019 disebabkan karena pemerintah gagal mengendalikan bahan makanan. Harga pangan tercatat mengalami gejolak dengan tingkat inflasi sebesar 1,7 persen month of month (mom) atau 4,91 persen secara year on year (yoy).
"Sekarang ini sumbernya lebih banyak menyangkut bahan makanan. Inflasi barang bergejolak sudah 5 persen, inflasi umum 3,3 persen. Ini menggambarkan pemerintah gagal mengendalikan bahan makanan," jelas dia.
2. Harga pangan perlu dijaga
Lebih lanjut, Eko menyarankan agar pemerintah pada tahun depan bisa lebih siap lagi dalam mengendalikan harga pangan. Sebab, bahan makanan selalu jadi biang keladi dari tingginya angka inflasi.
"Kalau mau 3,1 kendalikan harga pangan. Karena itu menyangkut daya beli masyarakat," kata Eko.
3. Kelompok makanan sumbang inflasi tertinggi Juli 2019
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,24 persen. Terjadi kenaikan indeks dari 147,27 pada Juni 2019 menjadi 147,63 pada Juli 2019. Subkelompok makanan mengalami inflasi 0,32 persen, minuman tidak beralkohol sebesar 0,17 persen, dan tembakau dan minuman beralkohol sebesar 0,08 persen.
"Kelompok ini menyumbang inflasi 0,04 persen. Komoditas yang dominan terhadap inflasi yaitu ayam bakar sebesar 0,01 persen," kata Kepala BPS Suhariyanto.
