Ekonom Indef Ungkap Lima Kriteria Ideal Calon Anggota BPK
Jakarta, IDN Times - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengungkapkan ada lima kriteria ideal bagi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024.
Kelima kriteria itu dinilai Bhima bakal memegang peran penting untuk kinerja BPK dalam lima tahun ke depan.
Saat ini, proses seleksi calon anggota BPK masih dilakukan oleh DPR. Dari 64 nama, 32 telah dinyatakan lolos seleksi administrasi.
Selanjutnya, berkas mereka akan dikirimkan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan dikembalikan ke DPR untuk kemudian dilakukan fit and proper test.
1. Berlatar belakang birokrat atau profesional
Menurut Bhima, seorang calon anggota BPK harus memiliki salah satu dari dua latar belakang tersebut. Masing-masing dari latar belakang memiliki peran yang signifikan dalam menunjang kinerja di BPK.
"Latar belakang birokrat memudahkan anggota BPK untuk langsung bekerja tanpa harus menyesuaikan dengan kerja birokrasi. Sementara profesional dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja BPK khususnya dalam bidang audit," ujarnya kepada IDN Times, Minggu (7/7).
2. Tidak terafiliasi dengan parpol baik langsung maupun tidak langsung
Kriteria ini juga dianggap penting. Alasannya, setiap keputusan yang diambil oleh anggota BPK tidak boleh ditumpangi oleh kepentingan politik.
"Anggota BPK sebaiknya lepas dari intervensi kepentingan politik jangka pendek. Jangan sampai kasus-kasus yang ditangani BPK, padahal merugikan negara, tapi ditumpangi kepentingan politik akhirnya mangkrak," kata dia.
3. Memiliki track record dan integritas yang kuat
Faktor lainnya yang perlu dimiliki oleh calon anggota BPK adalah integritas dan perjalanan kariernya.
"Integritas artinya jangan ada anggota BPK yang pernah terlibat kasus korupsi atau berurusan dengan KPK," tuturnya.
4. Mampu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemda dan BUMN
Kriteria ini dinilai paling sulit untuk dilakukan. Sebab, ego sektoral dari masing-masing instansi/lembaga kerap muncul. Hal itu kemudian membuat upaya hasil temuan dari BPK kerap terhambat.
"Koordinasi dengan stakeholder merupakan hal yang cukup sulit untuk memastikan hasil temuan BPK ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kedepannya," kata dia.
5. Pentingnya pengalaman di bidang ekonomi, keuangan dan kebijakan publik
Menjadi anggota BPK merupakan jabatan strategis. Pemahaman dan kemampuan di bidang keuangan maupun ekonomi menjadi keharusan.
"Perlu background ekonomi, atau keuangan. Karena ini jabatan strategis yang perlu pemahaman dan kemampuan teknis laporan keuangan baik pemerintah pusat, pemda maupun BUMN," ujarnya.
