Distributor Resmi Penyalur Telepon Seluler, Dukung Regulasi IMEI
Jakarta, IDN Times - PT Erajaya Tbk, selaku distributor perusahaan seluler, mendukung penuh kebijakan baru pemerintah untuk menghentikan ponsel ilegal yang masuk ke dalam negeri. Agustus ini, pemerintah akan memberlakukan pengembangan Device Identification, Registration and Blocking System (DIRBS), melalui regulasi International Mobile Equipment Identity.
"Erajaya Group selalu mendukung setiap upaya pemerintah dalam memerangi ponsel black market," kata Marketing & Communication Director Erajaya, Djatmiko Wardoyo, kepada IDN Times, Selasa (9/7).
1. Ada tiga faktor yang terkena dampak dari aturan ini
Menurutnya terdapat tiga faktor yang berkaitan dengan regulasi tersebut, yakni akan meningkatkan potensi penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai karena ponsel yang terjual seluruhnya barang resmi.
Selanjutnya, ponsel resmi akan memberikan perlindungan bagi konsumen dalam bentuk garansi resmi. “Kepastian iklim berusaha juga bisa terdorong oleh adanya aturan yang ditetapkan oleh negara," tuturnya.
2. Penjualan Erajaya diprediksi membaik dengan adanya aturan ini
Analis Binaartha Sekuritas, Nafan Aji, mengatakan adanya aturan ini tentu akan menguntungkan Erajaya dalam meningkatkan penjualan telepon seluler.
"Ya, saya rasa ini akan menguntungkan Era Jaya karena hanya menjual ponsel resmi yang asli. Sehingga dengan beralihnya pembeli ke ponsel legal, Erajaya menjadi salah satu sasaran yang diirik konsumer," jelasnya.
3. Harga Saham Erajaya juga terkena imbas positif
Dia mengatakan adanya sentimen tersebut tak hanya berdampak positif bagi kinerja Erajaya ke depan tapi juga terhadap harga Saham Erajaya. Buktinya, harga saham emiten berkode sandi ERAA ini melonjak pascapemerintah mengumumkan rencana terkait pengembangan regulasi tersebut.
"Adanya wacana terkait dengan regulasi IMEI membuat pergerakan harga saham Era Jaya mengalami penguatan sinifikan, tanggal 10 Mei masih Rp965 per saham, tanggal 4 Juli menjadi Rp2260 per saham," tuturnya.
4. Regulasi ini akan diterapkan 17 Agustus
Pemerintah berencana untuk mengembangkan Device Identification, Registration and Blocking System (DIRBS), melalu International Mobile Equipment Identity (IMEI) dan ditargetkan dapat diterapkan pada 17 Agustus mendatang.
Regulasi ini diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan telekomunikasi seluler dan menghilangkan ponsel dari pasar gelap, sehingga meningkatkan potensi pajak pemerintah, pasalnya ponsel BM disebut telah merugikan negara hingga Rp2,8 triliun per tahun.
