Direksi Dicopot, Kemenhub Jamin Operasional Penerbangan Garuda Lancar

Polana menambahkan, langkah penunjukkan pelaksana tugas (Plt) dimungkinkan ketika suatu perusahaan belum memiliki Direktur utama yang definitif untuk sementara dapat menunjuk Plt dengan catatan hanya selama 7 hari, dan berikutnya sudah ada pejabat definitif dan memenuhi persyaratan terkait dan telah di evaluasi oleh Direktorat Jendral Perhubungan Udara.

"Dirut definitif yang ditunjuk oleh pemegang saham dan setelah itu dilakukan update terhadap lampiran izin usaha angkutan udara serta list of key person (ACL/Authorization, Condition and limition) kepada Kementerian Perhubungan," katanya.

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan KM 25/2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan CASR 121.59 maka diwajibkan adanya accountable person yang memegang kendali penuh terhadap suatu organisasi yg berkaitan dengan fungsi operasi, teknik, keselamatan dan pelayanan.

"Ditjen Hubud akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencopot Ari Askhara. Selain itu, pada Sabtu (7/12) lalu Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk memutuskan untuk mencopot jajaran direksi yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam kasus penyelundupan motor gede Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Garuda jenis Airbus A330-900 Neo.

Keputusan ini dikeluarkan usai Dewan Komisaris dan Menteri BUMN Erick Thohir menggelar rapat bersama sejak Sabtu pagi. Adapun lima komisaris tersebut yakni Sahala Lumban Gaol (komisaris utama), Chairal Tanjung (komisaris), Insmerda Lebang (komisaris independen), Herbert Timbo P Siahaan (komisaris independen) dan Eddy Porwanto Poo (komisaris independen).

"(Kami) akan memberhentikan sementara waktu semua anggota direksi yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus penyelundupan Harley dan Brompton dalam penerbangan Garuda Indonesia A330-900 Neo yang datang dari pabrik Airbus di Prancis. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Sahala ketika memberikan keterangan pers pada siang ini di Kementerian BUMN.

Sayang, Sahala tidak merinci siapa direksi yang dimaksud. Bahkan, ia enggan menyebut tiga nama direksi yang diduga terlibat.

Ketiga direksi yang disebut-sebut terlibat yakni Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, Direktur Kargo dan Pengembangan Mohammad Iqbal, serta Direktur Human Capital Garuda Indonesia Heri Akhyar.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb