Jakarta, IDN Times - Peningkatan akses keuangan masyarakat akan mendorong jumlah tabungan dan investasi. Hal itu terefleksikan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan dari sektor jasa keuangan.
"Terlebih lagi bagi Indonesia yang tingkat inklusi keuangannya tergolong masih rendah dibandingkan negara tetangga," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam pembukaan Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Jakarta, Selasa (10/12).
Wimboh menjelaskan, inklusi keuangan di Indonesia mencapai 75 persen. Sementara, literasi keuangan baru menyentuh angka 35 persen.
"Upaya perluasan akses keuangan masyarakat terus menjadi prioritas. Sebab, akses keuangan erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk untuk mendukung tersedianya sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional," kata dia.
Wimboh mengatakan, percepatan akses keuangan difokuskan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Bahkan, pihaknya sudah meminta mengharuskan pemberian buku tabungan elektronik untuk siswa SMP.
"Ini program kerja sama dengan pemda, kepala dinas, dan seluruh jasa keuangan," ungkapnya.
Melalui sinergi dengan berbagai pihak, beberapa program peningkatan akses keuangan sampai Oktober 2019 telah dilakukan antara lain kedit UMKM telah mencapai 20 persen dengan nilai sebesar Rp 1.102 triliun, KUR Rp127,3 triliun atau 90,9 persen dari target 2019 sebesar Rp140 triliun.
Program Jaring telah menyalurkan kredit Rp31,9 triliun di sektor perikanan, lalu Program Laku Pandai telah menghimpun tabungan Rp2,21 triliun dari 25,8 juta penduduk di daerah.
Program Simpel juga telah menghimpun tabungan Rp8,76 triliun dari 21,6 juta pelajar di 350 ribu sekolah. Selain itu, Asuransi mikro untuk melindungi masyarakat kecil telah disalurkan kepada 25,8 juta peserta.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb