Buntut Jiwasraya, OJK Reformasi Pengawasan Asuransi dan Dana Pensiun
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso akan melakukan reformasi aturan dan pengawasan untuk sektor keuangan non-bank seperti asuransi dan dana pensiun. Kasus-kasus di industri asuransi, terutama kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya menjadi pemicunya.
OJK menilai berbagai kasus itu disebabkan pengawasan terhadap industri non-perbankan lebih longgar dibandingkan industri perbankan.
"Kami sadari ini butuh perhatian, industri ini belum pernah reformasi peraturan dan pengawasan. Inilah waktunya untuk reformasi, sebenarnya sudah kami mulai 2018, namun akan kami percepat," kata Wimboh di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan yang digelar oleh OJK di Ritz Carlton Jakarta, Kamis (16/1).
1. OJK akan memperketat pengawasan untuk industri non-bank
Untuk itu ia meminta kepada seluruh direksi lembaga keuangan non bank untuk melakukan perbaikan dalam kinerja.
"Kami akan pro aktif lakukan pengawasan lebih ketat," ucapnya.
2. Jokowi mendukung langkah OJK untuk mereformasi sektor keuangan
Presiden Joko "Jokowi" Widodo pun mendukung langkah OJK untuk mereformasi sektor industri keuangan non-bank, khususnya untuk industri asuransi dan dana pensiun.
"Perlu reformasi di bidang lembaga keuangan non bank baik asuransi maupun dana pensiun. Ini penting, dan inilah saatnya kita melakukan reformasi," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (16/1).
3. Sejumlah masalah sektor asuransi mulai mencuat
Sepanjang 2019 lalu hingga awal 2020, beberapa isu di industri asuransi mulai mencuat. Mulai dari gagal bayar PT Jiwasraya hingga banyaknya saham yang mengalami penurunan di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb
