BKPM Catat 190 Kasus Investasi, Mayoritas Terhambat Perizinan
Jakarta, IDN Times - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat ada 190 kasus investasi. Kasus ini bermunculan disebabkan berbagai faktor penghambat.
Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM Rizal Calvary Marimbo mengatakan, sebagian besar disebabkan oleh masalah perizinan.
Masalah perizinan mencapai 32,6 persen, pengadaan lahan sebesar 17,3 persen, dan regulasi atau kebijakan 15,2 persen.
1. Masalah perizinan jadi alasan utama penghambat investasi
Dijelaskannya, berbagai masalah perizinan antara lain izin khusus/rekomendasi, sertifikasi, surat dirjen, hingga peraturan menteri.
Masalah-masalah ini masih bermunculan meski ada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektonik melalui Online Single Submission (OSS) serta Peraturan Presiden Republik Indonesia No 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, demikian Rizal dalam keterangan tertulis, Selasa (19/11).
2. Banyak investor antre masuk Indonesia, tapi terhambat berbagai kasus
Menurut Rizal, banyak investor yang antre masuk ke Indonesia. Sayangnya, tak sedikit pula yang kembali ke negara asalnya. Saat ini ada 24 perusahaan sudah pipeline masuk ke Indonesia sebesar Rp708 trliun untuk investasi.
"Tapi terhambat merealisasikan investasinya karena tersandung berbagai kasus investasi tadi," ujarnya.
3. Kemudahan berinvestasi di Indonesia masih jalan di tempat
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, banyak investor yang lari ke Vietnam. Padahal, 44 persen pasar ASEAN ada di Indonesia dari total 600 juta penduduk ASEAN. Menurut Bahlil, hal ini disebabkan kemudahan memulai bisnis di Indonesia masih sangat berat.
"Kemudahan berbisnis kita masih kalah dari Vietnam. Ini KPI (Key Performance Indicator) pertama kita ke depan,” katanya.
Peringkat kemudahan berinvestasi di Indonesia masih jalan di tempat. Indonesia menempati peringkat ke-5 terendah di ASEAN. Indonesia juga peringkat ke-73 dari Asia Tenggara, jauh dari posisi 40 yang ditargetkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Sebab itu, Bahlil mengatakan, BKPM akan fokus membenahi persoalan domestik. Pihaknya akan membenahi soal kewenangan perizinan sektoral, perpajakan, pengadaan lahan, hingga masalah koordinasi di daerah.
