APBN 2017 Senilai Rp 2.080 Triliun Disahkan, Kepala Daerah Diimbau Jangan Korupsi
Presiden Joko Widodo pagi ini, 7 Desember 2016, menyerahkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) APBN 2017 kepada kementerian atau lembaga di Istana Negara. Presiden Jokowi mengatakan total APBN 2017 mencapai 2.080 triliun. Dalam hal ini, Presiden Jokowi mengingatkan agar tidak ada satu rupiah pun yang diselewengkan.
Dikutip Kompas.com, (7/12), salah satu pos belanja terbesar adalah transfer daerah dan dana desa. Totalnya mencapai 764,3 triliun rupiah. Jokowi mengatakan bahwa anggaran dari pemerintah pusat ke daerah semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bertanggungjawab atas dana tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan pemerintah daerah tidak main-main dengan dana sebesar itu.
Jokowi mengingatkan sudah ada mekanisme untuk pencairan dana tersebut. Sehingga jangan ada yang mencoba menyelewengkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.
Anggaran tahun 2017 meningkat 10 triliun rupiah dari rencana sebelumnya.
Jokowi menambahkan saat ini sebenarnya sudah ada sistem pencegahan agar korupsi tidak terjadi. Namun, dia merasa harus tetap mengingatkan para pengguna anggaran. Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2017 menjadi Undang-Undang (UU) APBN 2017.
Dalam UU tersebut, ditetapkan pendapatan negara sebesar 1.750,2 triliun rupiah dan belanja negara 2.080,4 triliun rupiah, serta defisit sebesar 330,2 triliun rupiah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa anggaran belanja negara meningkat 10 triliun rupiah dari rencana semula 2.070 triliun rupiah menjadi 2.080 triliun rupiah.
Dia juga menyampaikan APBN 2017 disusun dengan pemahaman bahwa kondisi perekonomian global masih menghadapi pelemahan dan risiko gejolak geo politik, perubahan ekonomi regional terutama Tiongkok, dan pelemahan perdagangan internasional.
Sebagai pemacu para Kepala Daerah untuk bekerja lebih baik.
Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah untuk mengoptimalkan anggaran belanja tahun 2017 sesuai dengan Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017. Dana ini juga harus menjadikan pemacu bagi para kepala daerah untuk bekerja dengan baik di tahun depan.
Dengan alokasi anggaran sebesar itu, harus bisa menjadi instrumen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah melambatnya ekonomi global.
Jokowi mengakui, masih lesunya perekonomian global, membuat banyak pihak pesimis menatap perekonomian tahun depan. Namun dia menekankan, dengan APBN yang telah ditetapkan tersebut harus membuat lebih optimis di 2017.
