Pentingnya Efisiensi Industri Telekomunikasi Melalui Network Sharing
Jaringan komunikasi di Indonesia saat ini terus berkembang. Masuknya investasi dan dorongan kebutuhan akan koneksi menjadi fondasi perkembangan tersebut. Akan tetapi tingkat kebutuhan tersebut tidak dibarengi dengan efisiensi penyaluran koneksi. Kurang efisiennya penyaluran terlihat dari contoh sederhana, yakni online game. Saat ini penikmat online game sebagian besar adalah anak-anak atau masyarakat yang ada di pulau Jawa sendiri. Fokus jaringan internet di pulau Jawa menjadi salah satu penyebabnya.
Akan tetapi industri telekomunikasi sendiri masih bekerja kurang efisien untuk menyalurkan jaringan ke seluruh Indonesia. Hal tersebut pun diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, seperti dikutip dari Metrotvnews.com, yang mengatakan kalau pemerintah ingin mendorong pertumbuhan dan efisiensi jaringan telekomunikasi di Indonesia. Bertindak sebagai regulator, Kementerian Kominfo sendiri sedang berfokus pada kebijakan network sharing.
Terjangkaunya internet ke seluruh Indonesia.
Menurut Menkominfo seiring dengan perkembangan infrastruktur jaringan 4G di tanah air, pemerintah ingin membuat industri telekomunikasi semakin terjangkau bagi semua kalangan di Indonesia. Selain itu, Rudiantara juga ingin koneksi internet di Indonesia selalu berkelanjutan.
Rudiantara mengatakan network sharing dapat didukung dengan tersedianya jaringan pita lebar. Pita lebar ini akan didistribusikan melalui operator dan pemerintah ke seluruh Indonesia jika network sharing terwujud. Maka, dengan passive sharing saat ini dapat berubah jadi lebih besar dan jangkauan semakin luas.
Usaha perluasan jaringan lebih mudah.
Efisiensi industri telekomunikasi yang dimaksud Rudiantara bukan hanya di pemerataan, tapi bagaimana penyedia jasa dapat bekerjasama. Rudi menyebut perusahaan dapat menekan pengeluaran dalam network sharing ini, karena mendapat bantuan dari anggota lain.
Pemerintah sendiri telah menganjurkan perusahaan untuk ikut dalam network sharing ini agar dapat terbentuk kesatuan dalam negeri. Menurutnya juga langkah ini akan mengurangi ‘impor’ mata uang asing yang pada akhirnya akan merugikan negara dan perusahaan.
Sampai saat ini, Rudiantara sendiri sedang mengusahakan dalam revisi PP No. 53 tahun 2000. Menurutnya surat pengajuan revisi pun telah dikirim sejak Desember 2015 ke Sekretariat Negara.
