Kebijakan Pemerintah Melarang Gadget BM, Ini 11 Hal Penting soal IMEI

IMEI merupakan singkatan dari international mobile equipment identity, sebuah nomor unik yang bisa mengenali identitas smartphone-mu alias KTP-nya smartphone. IMEI digunakan untuk mengecek ke-valid-an gadget hingga menghentikan kebocoran data jika sewaktu-waktu smartphone itu dicuri. Umumnya gawai yang tidak memiliki slot kartu SIM tidak memiliki IMEI.

Untuk melihat nomor IMEI-mu, kamu bisa mengeceknya dengan menekan *#06#. Pengecekan nomor ini juga bisa diakses lewat pengaturan atau setting dan masuk ke dalam opsi tentang smartphone atau about phone.

Smartphone ilegal banyak beredar di Indonesia. Untuk menanggulangi hal ini, maka pengecekan dan pendaftaran IMEI akan mulai diberlakukan oleh Kementrian Perindustrian (Kemenperin). Alasan lain yang melatarbelakangi kebijakan IMEI ini adalah keinginan pemerintah dalam melindungi data pribadi konsumen sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk dalam negeri. Rencananya kebijakan ini akan dimulai per 17 Agustus 2019.

Berdasarkan latar belakang kebijakan IMEI ini, tim IDN Times sempat mengadakan Investigasi kecil lewat perdagangan smartphone di situs jual beli online mengenai barang BM. Artikel yang berjudul “Aturan IMEI Berlaku Agustus, HP Black Market Masih Marak di Pasaran” itu menunjukkan bagaimana barang BM cukup marak beredar dan memiliki harga beli yang sangat rendah.

Investigasi itu menemukan fakta jika smartphone BM Samsung S10 baru bisa memiliki harga jual 50 persen lebih rendah daripada seri resminya. Yang seharusnya bisa seharga Rp12 jutaan, lewat barang BM smartphone itu bisa diperoleh dengan harga Rp6,5 juta. Tidak salah jika barang BM digandrungi masyarakat karena harganya yang jauh lebih murah, namun memiliki kualitas setara.

Untuk memahami dampaknya ke perindustrian, kamu perlu mengetahui terlebih dahulu teori penawaran dan permintaan. Industri sebuah bidang bisa berjalan karena adanya permintaan konsumen. Permintaan konsumen yang makin banyak kepada sebuah produk membuat perusahaan atau pabrik meningkatkan jumlah produksinya untuk bisa mengimbangi permintaan tersebut.

Dari persimpangan permintaan dan penawaran, sebuah pabrik atau perusahaan dapat menentukan harga sebuah barang dan menawarkannya kepada masyarakat. Jika permintaan sebuah barang tinggi, harga jualnya bisa menjadi lebih murah. Jika permintaannya sedikit, harga jual pun meningkat. Dari hasil jual beli ini, pabrik atau perusahaan mendapatkan pemasukan dana yang dapat digunakan untuk memproduksi kualitas barang yang lebih bagus atau bahkan menciptakan inovasi.

Siklus permintaan dan penawaran ini mengalami masalah ketika disisipkan barang BM. Barang BM yang jauh lebih murah secara otomatis membawa konsumen untuk menurunkan jumlah permintaannya kepada pabrik atau perusahaan dan memindahkan uangnya kepada perdagangan BM. Perlahan-lahan hal ini membunuh industri karena perusahaan atau pabrik itu tidak mendapatkan dana untuk meneruskan produksinya.

Dana tersebut berpindah dari konsumen ke kantong sang pedagang barang BM yang sayangnya dana itu tidak diputar untuk produksi barang baru. Alhasil pabrik atau perusahaan tidak mendapat dana dan mau tidak mau harus menutup usahanya. Hal ini membuat konsumen tidak bisa mendapatkan barang lagi. Begitu pula pedagang BM, mereka juga tidak mendapatkan barang untuk berjualan juga.

Pembelian di Black market umum terjadi, karena biasanya konsumen tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, entah dikarenakan adanya larangan pemerintah terhadap sebuah produk, susahnya mendatangkan barang itu atau karena terlalu mahalnya sebuah barang. Black market memberikan opsi alternatif itu, memberikan produk yang umumnya dijual mahal dan langka dapat ditemukan dalam pasar gelap dengan harga miring. Dalam pasar smartphone, produk yang sering dicari adalah smartphone premium.

Perlu diketahui ada perbedaan yang cukup signifikan antara barang BM dengan barang KW. Walaupun sama-sama murah, barang KW memiliki kualitas material produk yang jauh lebih rendah. Hal itu digunakan untuk memotong harga jual.

Berbeda dengan barang BM. Barang BM adalah barang asli dari sebuah pabrik atau perusahaan, namun sering kali barang tersebut belum atau tidak mendapat persetujuan pabrik, namun dijual lewat oknum. Kata lainnya barang itu dicuri secara tidak langsung. Walaupun sama-sama ilegal, tapi pengertian kedua barang itu berbeda.

Kebijakan IMEI ini viral dikarenakan masyarakat resah. Mereka takut jika smartphone yang mereka gunakan merupakan barang yang diakui sebagai BM dan tidak bisa lagi digunakan. Lebih khusus lagi jika barang-barang tersebut dibeli di luar negeri. 

Kemenperin pun menjawab hal itu. Mereka menoleransi smartphone BM yang telah terbeli sebelum 17 Agustus akan tetap bisa digunakan. Barang-barang BM yang tidak bisa digunakan adalah barang-barang yang terbeli setelah 17 Agustus. 

Salah satu kasus menarik yang mem-viral-kan masalah kebijakan ini adalah masalah smartphone yang dibeli di luar negeri. Banyak orang yang bertanya bagaimana kondisi smartphone tersebut? Apakah termasuk barang BM atau tidak? 

Kasus ini menarik mengingat membeli smartphone dari luar negeri adalah salah satu cara masyarakat untuk mendapatkan smartphone yang lebih murah. Harga smartphone pasar lokal seringkali jauh lebih mahal ketimbang harga smartphone di beberapa negeri luar sana. Hal itu dikarenakan smartphone di pasar lokal mendapatkan pajak serta memiliki kurs mata uang yang berbeda hingga harus meninggikan harga. 

Memang kebijakan pemerintahan kita telah menetapkan barang-barang di bawah US$100 (atau sekitar Rp1,4 juta) tidak mendapatkan pajak ketika masuk ke dalam negeri. Itu berarti smartphone milikmu yang dibeli di luar negeri secara legal kamu miliki, selama kamu membayar pajak jika harganya di atas US$100. Tapi bagaimana dengan IMEI-nya, mengingat IMEI adalah nomor internasional, namun tidak terdaftar di pemerintahan?

Dalam pernyataannya via Twitter, Kemenperin masih menggodok kebijakan IMEI terhadap barang luar negeri ini untuk menentukan apakah barang luar negeri itu tergolong barang BM atau bukan.

Banyak permasalahan meliputi kebijakan IMEI yang menjadi kendala untuk dijalankan. Salah satunya adalah masalah teknologi untuk melakukan pengecekan IMEI itu sendiri. Info sejauh ini menyebutkan jika alat pengecekan IMEI, equipment identity register (EIR), hanya dimiliki sejumlah perusahaan dan belum keseluruhan. 

Karena itulah beberapa pakar smartphone menawarkan diri mereka untuk ikut dalam pembahasan IMEI sebelum kebijakan itu dilepas di masyarakat. Hal itu dilakukan agar kebijakan ini bolong alias memiliki sistem yang jelek.

Viralnya kebijakan pemerintah akan IMEI ini semata-mata karena konsumen takut tidak bisa lagi mendapatkan barang secara murah dan memiliki sistem yang jelek. Menilik kebijakan Kemenperin ini, apakah kamu setuju dengan pemberlakuan IMEI ini? Jika tidak setuju, apa alasanmu? Beritahukan pandanganmu di kolom komentar ya.