Klub Masih Sisakan Masalah, Sepak Mula Liga 2 Jadi Tak Jelas

Ketua Umum BOPI, Richard Sambera mengungkapkan temuan dari tim verifikasi organisasi yang dipimpinnya masih menemukan beberapa klub yang bermasalah mengenai tunggakan gaji antara lain, tunggakan 17 pemain PSMS Medan, 12 pemain PSPS Riau, serta tunggakan dua pemain Sriwijaya FC.

"Setelah kami verifikasi secara ketat masih ada proses penyelesaiaan tunggakan gaji pemain yang belum selesai. Oleh karena itu BOPI masih belum dapat mengeluarkan rekomendasi penyelenggaraan kompetisi Liga 2 2019," kata Richard dalam rilis yang diterima IDN Times, Kamis (20/6).

Richar menambahkan dasar dari verifikasi yang mereka temukan juga akan segera dilaporkan langsung dengan PT.LIB dan Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI). Ia pun menyatakan segara mengirim surat temuan BOPI untuk segera di respons oleh operator kompetisi, PT.LIB dan APPI itu sendiri.

"Harapannya PT LIB dan APPI bisa segera menindaklanjuti temuan tim verifikasi BOPI," ujar mantan atlet renang yang pernah meraih medali perunggu pada nomor 100m putra di Asian Games Beijing 1990.

BOPI juga masih memberi kesempatan kepada PT. LIB, klub terkait, serta asosiasi pemain untuk bisa segera menyelesaikan masalah agar dokumen yang diperlukan bisa segera diserahkan. Sehingga, BOPI bisa segera memberi rekomendasi Lga 2 bisa dilaksanakan.

Lebih jauh, kedepan BOPI juga menginginkan PT.LIB membuat roadmap penyesuaian izin usaha klub sepakbola profesional. Klub diminta paling lambat melakukan penyesuaian badan usaha pada pertengahan musim ini.

Sementara, Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal BOPI, Sandi Suwardi Hasan mengungkapkan bahwa beberapa klub di Liga memiliki badan usaha yang tak sesuai dengan peruntukannya. Menurut dia, situasi ini akan berdampak pada kerjasama antara klub dan pemain itu sendiri.

"Kami kemarin sudah menyampaikan ke PSSI dan PT LIB, baik klub Liga 1 atau Liga 2 untuk mengubah jenis usahanya. Jika memang klub sepakbola, jenis usahanya harus olahraga. Bukan pengadaan barang dan jasa. Beberapa badan usaha dari klub Liga 2 masih ada yang tak sesuai," kata Sandi kepada awak media di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ia mencontohkan, jika ada klub yang jenis usahanya konstruksi dan mengontrak pemain, pajak yang digunakan tentu akan bias. Sebab, perusahaan konstruksi memberikan kontrak itu memiliki penghitungan pajak tersendiri sesuai dengan jasa konstruksinya. Kemudian jika jasa tersebut perorangan rumus yang digunakan pun akan berbeda.

Tak pelak, Sandi ingin klub-klub yang bermasalah tersebut segera menyelesaikannya maksimal enam bulan kedepan, seperti Persib B, klub yang musim lalu masih bernama Blitar United itu juga masih tercatat sebagai perusahaan jasa konsultan.