Jakarta, IDN Times - Ketua dan Komite Eksekutif Komite Olahraga Indonesia (KOI) secara resmi digugat dan dilaporkan terkait adanya indikasi pemalsuan surat putusan rapat oleh Ketum Ketua Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI), Oegroseno.
Ketum PP PTMSI tersebut merasa tak dilibatkan dalam rapat perubahan anggaran Dana dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KOI, di Hotel Mulia, Rabu, 23 September lalu.
Mantan Wakapolri tersebut juga sudah hilang kesabaran lantaran dualisme yang terjadi di pengurus olahraga tenis meja sudah terjadi cukup lama. Terhitung sejak 2013 hingga kini konflik internal tersebut belum juga terselesaikan.
Pria berusia 63 tahun itu mempermasalahkan kasus ini karena selalu ditangguhkan oleh KOI.
“Barusan, saya bikin surat laporan buat KOI, karena kita merasa dipermainkan,” kata Oegroseno kepada wartawan, Senin (7/10).
Di sisi lain, KOI tak mau disudutkan. Plt Sekretaris Jenderal, KOI, Hellen Sarita, mengakui bahwa pihaknya sudah bekerja sesuai aturan dan sistem yang berlaku. Sebab, lanjut dia, KOI sudah melakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Apa yang dilakukan KOI sudah sesuai dengan aturan yang berlaku baik itu berdasarkan IOC Charter, AD/ART KOI dan juga UU Sistem Keolahragaan Nasional,” ujar Hellen.
Sebelum ini, PP PTMSI memang belum bisa menyelesaikan masalah dualisme kepengurusan. Oleh sebab itu, Hellen mengaku tetap mengacu pada putusan BAKI (Badan Arbitrasi Keolahragaan Indonesia) yang punya peran untuk menyelesaikan setiap perselisihan dalam organisasi keolahragaan.
Oegroseno sendiri pekan ini sempat membuat kejutan karena tiga hari jelang Kongres Pemilihan Tetua Umum KOI memutuskan untuk mundur dari rencana pencalonannya. Oegroseno menyatakan mundur melalui juru bicaranya, Umbu S. Samapatty, SH, MH di Gedung FX lantai 11 sesaat setelah berniat mendaftarkan diri sebagai calon pada Minggu (6/10).