7 Peristiwa dalam Perkembangan Politik-Ekonomi Indonesia

Supersemar menjadi awal bagi Soeharto untuk berkuasa selama puluhan tahun lamanya. Babak baru itu disebut sebagai Orde Baru. Namun pada masanya, Orde Baru ternodai oleh banyak hal-hal yang menjadi tindak kriminalitas, KKN, dan krisis moneter yang sangat menyengsarakan bangsa Indonesia.

Puncak runtuhnya Orde Baru adalah tanggal 12 Mei 1998, dimana para mahasiswa turun ke jalan untuk melakukan aski pemberontakan. Pemberontakan ini menyebabkan wafatnya beberapa mahasiswa Trisakti, yaitu Hari Hartanto, Elang Mulia, Hendriawan, dan Hafidin Royan. Mahasiswa yang terus melakukan perlawanan pun berhasil menduduki gedung MPR/DPR dan mendesak Presiden Soeharto untuk segera turun dari jabatannya. Mereka juga menginginkan sebuah masa baru yang diberi nama "Reformasi".

Tepat tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan dirinya yang mundur dari kursi Presiden dan menyerahkan jabatannya kepada wakilnya saat itu, B. J. Habibie. Penyerahan kekuasaan itu tidak diikuti dengan pergantian rezim dan pemilu. Pengangkatan Habibie menjadi Presiden ketiga RI ini pun menuai banyak pro dan kontra. Namun terlepas dari semua itu ada hal yang sangat berat, yang diwarisi Soeharto kepada pemerintahan Habibie. Warisan itu adalah sebauah negara yang memiliki keadaan kacau balau yang menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegerasi di hampir seluruh wilayah Indonesia. 

Salah satu tugas penting B. J. Habibie saat itu adalah mendapatkan kembali dana dukungan dari IMF (International Monetary Fund) untuk program pemulihan ekonomi. Pada masa kepemimpinannya juga para tahanan politik dibebaskan dan diberikan kebebasan berpendapat serta melakukan kegiatan organisasi lainnya.

Pada masa Reformasi ini juga lahirnya sebuah UU Otonomi Daerah yang berhasil meredam gejolak disintegrasi pasca-Orde Baru. Tanpa adanya UU Otonomi Daerah dapat dipastikan jika Indonesia bisa mengalami nasib yang sama seperti apa yang telah dirasakan oleh Uni Soviet dan Yugoslavia.

Saat Presiden Soeharto menghadiri peringatan dua tahun integrasi Timtim di Gedung DPRD Tingkat I, ia mengatakan bahwa Timor Timur adalah "Anak yang hilang dan telah kembali ke pangkuan ibu pertiwi". Timor Timur menjadi provinsi termuda alias provinsi ke-27 yang diresmikan pada 17 Juli 1976. Setelah 22 tahun bergabung dengan Indonesia, masyarakat Timor Timur berkeinginan untuk lepas dari NKRI. Tanggal 25 Januari 1999 digelar rapat untuk membahas nasib rakyat Timor Timur yang ingin melepaskan diri. Namun masalah terjadi pada bulan Maret hingga April 1999 dimana tejadi peristiwa menegangkan di Timor Timur, yaitu eksodus warga pendatang, kekerasan di Gereja Liquica yang menyebabkan ratusan orang mengungsi, hingga kerusuhan besar di kota yang sekarang menjadi ibu kota Timor Leste, Dili. Kerusuhan besar itu pun menelan banyak korban jiwa.

Sebelum kerusuhan-kerusuhan tadi terjadi, John Howard, Perdana Menteri Australia mengirim surat kepada B. J. Habibie yang berisi tentang usulan peninjauan ulang pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. Ali Alatas yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI pun menawarkan opsi otonomi khusus kepada Timor Timur yang menyebabkan pro dan kontra dalam internal kabinet. Akhirnya, Habibie mengungkapkan jika akan dilaksanakannya penentuan pendapat untuk mengetahui kemauan rakyat Timor Timur. Tanggal 5 Mei 1999 Menlu RI, Menlu Portugal, Jaime Gama, bersama Sekjen PBB, Kofi Annan menandatangani kesepakatan penentuan penapat rakyat Timor Timur di Markas PBB New York.

PBB mengumumkan dalam penentuan pendapat rakyat Timor Timur yang dilaksanakan tanggal 30 Agustus 1999, dan memperoleh hasil: Sebanyak 78,5% menolak otonomi, dan 21% menerima otonomi, sisanya dianggap suara tidak sah. Dengan begitu, sudah bisa dipastikan jika Timor Timur bakal segera lepas dari ibu pertiwi. Pada tanggal 30 Oktober 1999 dalam sebuah upacara yang sangat sederhana, bendera merah putih pun diturunkan dari Timor Timur, dan pada 20 Mei 2002 Timor Timur resmi menjadi negara yang merdeka dengan nama Timor Leste.

Pada pemilu yang berlangsung pada 7 Juni 1999 ada lima parpol yang bergabung dalam pemilu, yaitu PDI Perjuangan, GOLKAR, PPP, PAN, dan PKB. Pada masa ini jabatan ketua MPR dipegang oleh Amien Rais dan ketua DPR oleh Akbar Tanjung. Pada sidang umum MPR ditetapkan K. H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden keempat RI. Tak hanya Habibie yang sempat mendapatkan 'warisan' dari pemimpin sebelumnya, Gusdur pun demikian. Ia mendapatkan 'warisan' ekonomi yang pertumbuhannya berada pada level minus tiga.

Pertumbuhan ekonomi pun kian membaik setelah hampir tiga bulan Gusdur bekerja. Level pertumbuhan eknomi di penghujung 1999 berada pada level 0,7% atau naik 3,7% dari level sebelumnya. Tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi semakin membaik, yaitu naik pada level 4,9%, dan pada pertengahan tahun 2001 ketika Gusdur dimakzulkan, pertumbuhan ekonomi berada pada level 3,6%. Hal yang istimewa dalam pertumbuhan ekonomi ini adalah lompatan pertumbuhan tadi dilakukan sambil mengurangi beban utang, dan pertumbuhan ekonomi di era Gusdur juga berkualitas karena dibagi adil ke seluruh lapisan masyarakat.

Tak hanya masalah ekonomi yang bisa diselesaikan dengan kualitas yang baik, ada hal lain yang tak kalah menarik dari pemerintahan Gusdur, yaitu bergantinya nama "Irian Jaya" menjadi "Papua". Awal mulanya penuntutan ganti nama ini dilakukan oleh kaum separatis di Irian yang mengatakan jika nama "Irian" memiliki konotasi “Ikut Republik Indonesia Anti Nederland”. Namun hal itu dirasa tak benar karena sesungguhnya nama "Irian" sendiri diusulkan oleh seorang pejuang Papua, Frans Kaisiepo, dan kata "Irian" sendiri memiliki arti “Sinar yang menghalau kabut”. Nama tersebut diambil dari bahasa salah satu suku di Irian.

Alasan Gusdur mengubah nama tersebut tak lain adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah Indonesia, karena bagaimanapun juga Papua dan rakyat yang tinggal disana merupakan saudara sebangsa dan se-tanah air. Gusdur mengatakan jika masyarakat Papua juga saudara-saudara dari masyarakat Jawa, dan wilayah lain di Indonesia.

Pergantian nama ini tentu menuai banyak pro dan kontra, terutama saat Gusdur menyetujui dilaksanakannya Kongres Rakyat Papua. Banyak orang yang memprotes hal tersebut karena sifatnya yang separatis. Namun Gusdur tetap menyetujui kongres tersebut bahkan memberikan bantuan pendanaan agar kongres tersebut bisa terselenggara dengan baik. Memang langkah tersebut dianggap nyeleneh. Namun itulah yang membuat masa pemerintahan Gusdur yang hanya berjalan selama 21 bulan terlihat berbeda dari yang lain.

Gusdur juga sempat menemui kelompok separatis tersebut, membuat banyak orang mengira bahwa presiden keempat itu menyetujui keberadaan kaum separatis tersebut. Tapi lagi-lagi Gusdur menegaskan, bahwa hal ini ia lakukan untuk kembali pada tujuan awal, yaitu menciptakan kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah Indonesia.

Abdurrahman Wadih dianggap kurang cakap dalam memimpin Indonesia sehingga memicu ketegangan antara DPR dengan Gusdur. Ketegangan ini pun mmebuat pemerintahan Gusdur tergoyang. Ada banyak kasus yang terjadi menjelang pemakzulan presiden keempat itu, salah satunya adalah masalah Buloggate dan Bruneigate yang berujung pada pemakzulan Gusdur pada 23 Juli 2001.

Masalah pertama adalah buloggate, yakni masalah yang terjadi ketika Gusdur ingin meminjam dana dari kas Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk membangun infrastruktur, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan sosial sebagai bentuk program dana bantuan kepada Aceh. Petakanya adalah ketika Gusdur menolak imbauan yang menyatakan jika ingin meminjam dana kepada Bulog harus berkonsultasi dulu kepada DPR. Gusdur menolak imbauan tersebut dengan alasan mengulur-ulur waktu dan bisa jadi ladang permainan politik. Di bulan Februari 2000, Gusdur mengunjungi Brunie dan bertemu Sultan Brunei untuk mengajak berinvestasi di Aceh. Sultan pun setuju dan memberikan sumbangan dana sebesar USD 2 juta. Gusdur tidak mengumumkan dana ini ke publik dengan alasan jika Sultan mau agar Gusdur merahasiakan uang bantuan tersebut.

MPR pun menggelar sidang pertanggung jawaban kinerja presiden. MPR juga selanjutnya menetapkan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI kelima dan memberhentikan K. H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Megawati didampingi Hamzah Haz membentuk Kabinet Gotong Royong.

Pada kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, Aceh diberikan hak otonomi khusus dengan nama Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kaum separatis Aceh yang tidak menerima keputusan ini pun melakukan pemberontakan yang dikenal sebagai GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan ini pun didasari pada keinginan Aceh untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI dan membentuk sebuah negara merdeka seperti yang pernah dilakukan Timor Timur beberapa tahun silam. Konflik antara pemerintah RI dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Melalui persetujuan DPR, diadakan operasi militer di Aceh untuk mengendalikan gerakan separatis tersebut.

Kasus selanjutnya yang juga menggoyang pemerintahan Megawati adalah kasus pelarian dana penyehatan atau yang biasa dikenal dengan sebutan Korupsi BLBI. Kasus perbankan terbesar di Indonesia ini bermula ketika Bank Indonesia menurunkan suku bunga SBI pada tahun 1997 sebanyak tiga kali. Hal ini menyebabkan penarikan uang kecil-kecilan yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk ketidakpercayaan mereka terhadap bank nasional. Pemerintahan pun mengambil keputusan untuk membantu bank sehat dengan memberikan dana cair (likuiditas). Sedangkan untuk bank yang sakit akan dimerger atau dilikuidasi. Bantuan untuk bank yang kesulitan likuiditas inilah yang disebut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Rupanya dana BLBI tadi di selewengkan yang menimbulkan negara rugi ratusan triliun rupiah. Terdapat indikasi penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan BLBI yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 138,5 triliun. KPK menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka dalam kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sekelumit peristiwa tadi adalah warna bagi masa waktu baru Indonesia. Reformasi merupakan perubahan secara menyeluruh untuk perbaikan, yang bertujuan untuk mencapai demokratis dan menciptakan kehidupan baru di bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial ke arah yang lebih baik dari masa sebelumnya.